Meryl Saragih: Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Harus Direformasi Total

Medan (harianSIB.com)

Anggota Komisi A DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih menegaskan, Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba yang dikelola Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut, harus direformasi total dengan menempatkan orang-orang profesional yang menetap di Toba.

"Kepengurusan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba ini tidak bisa lagi dilakukan sistem penunjukan melalui SK (surat keputusan) Gubernur Sumut. Tapi harus melalui mekanisme yang terstruktur agar terbangun soliditas yang sehat dan bekerja sesuai keahlian profesionalnya," ujar Meryl kepada wartawan, Jumat (23/9/2023) di Medan.

Penegasan itu disampaikan Meryl menanggapi keluarnya peringatan UNESCO dengan memberi kartu kuning kepada Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) Sumut, karena minim melakukan aksi serta kepengurusannya juga fakum.

Untuk itu, tambah politisi PDI Perjuangan Sumut ini, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencabut peringatan ini dan mencegah kartu merah yang diberikan UNESCO, dengan sesegera mungkin mereorganisasi kepengurusan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba.

"Kepengurusan yang baru nanti, harus melakukan langkah seperti studi kelayakan (feasibility study), sosialisasi pola perjalanan (travel pattern) yakni struktur, kerangka, dan alur perjalanan wisatawan dari satu titik tujuan ke titik tujuan lainnya. Begitu juga gencar dilakukan promosi sebelum wisatawan berkunjung, mengingat banyaknya event internasional di Danau Toba," sebutnya.

Ditambahkan Ketua Bapemperda DPRD Sumut ini, untuk menyikapi peringatan kartu kuning ini, pihaknya menganjurkan kepada Komisi E segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ketua Umum Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba sekaligus mengevaluasi kinerjanya yang selama ini terkesan kurang kontrol.

Bahkan Meryl mendorong anak-anak muda yang tinggal di kawasan Danau Toba yang menjadi pengurus di Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba ini, dengan membuka jaringan ke pusat, demi kemajuan daerah, agar terhindar dari peringatan organisasi UNESCO.

"Anak muda daerah yang punya jaringan di pusat diharapkan ikut berjuang bersama membantu dan membangun Danau Toba, sehingga dua tahun ke depan bisa diperbaiki," pungkasnya.

Seperti diketahui, katanya, UNESCO menyepakati Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Kaldera Toba secara resmi ditetapkan sebagai Global Geopark pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada 7 Juli 2020, bersama 15 anggota lainnya. (A4).