Medan (SIB)
Pekerjaan sektor jasa konstruksi secara nasional yang dibiayai APBN 2023 nilai total anggarannya Rp 89,11 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan seluruh pekerjaan atau proyek itu idealnya membutuhkan 1.247.540 tenaga kerja konstruksi (TKK) bersertifikat demi menjamin target penyelesaian dan kualitas pekerjaan.
Ironisnya, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pekerjaan atau proyek infrastruktur utamanya sektor konstruksi itu berbanding terbalik dengan jumlah pekerja atau tenaga kerja konstruksi (TKK) bersertifikat yang jumlahnya hanya 749.241 orang, berdasarkan data Kementerian PUPR tahun 2022.
Hal itu salah satu topik yang dibahas pada pertemuan Ikatan Alumni Teknik (Ikatek) Universitas HKBP Nommensen (UHN) dengan Dekan Fakultas Teknik dan jajaran dosen di Kampus UHN, Jumat (29/9) kemarin.
Acara bertajuk “Bincang-bincang Alumni” itu dihadiri Dekan Fakultas Teknik DR Timbang Pangaribuan, MT, Ir Johan Oberlyn Simanjuntak, MT (Wakil Dekan III), Ir Jamser Simanjuntak, MT (Ka Prodi Jur Elektro), Ir Tiurma Saragih, MT (Ka Prodi Sipil) dan Eben Zai, ST, MT (Dosen T Sipil). Sedangkan alumni terdiri dari Ketua Ikatek Ronald Naibaho ST, mewakili alumnis senior Ir Victor G Sinaga, MSc dan Ir Sabar Sitompul, Rikson Sibuea ST (teknik sipil), Tumpak Siahaan ST (teknik elektro), Ir Parlin Sihombing, IPM , Mangitar Pardede, ST dan Ali Tampubolon, ST
TKK di Sumut Minim
Persoalan kekurangan TKK bersertifikat itu awalnya diungkapkan Rikson Sibuea, ST selaku Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil (Ikateksi) mengutip data Kementerian PUPR tahun 2022 dan 2023. Hal itu katanya bisa menjadi salah satu fokus kerjasama pihak kampus dan Ikatek untuk mendorong para mahasiswa maupun lulusan yang belum bekerja agar mengikuti sertifikasi kompetensi bisa mendapatkan peluang kerja di sektor jasa konstruksi.
Rikson Sibuea yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sumut itu lebih lanjut menjelaskan kondisi di Sumatera Utara. APBD Sumut tahun 2023 sebesar Rp 13,45 triliun, yang dialokasikan untuk sektor jasa konstruksi berkisar Rp 3,5 triliun.
“Sedangkan TKK bersertifikat yang tersedia di Sumut tahun 2023 hanya 3000 orang, sedangkan kebutuhan ideal sesuai kajian Kementerian PUPR harusnya 45.000 orang . Ketersediaan tenaga konstruksi yang bersertifikat sangat minim dibandingkan kebutuhan,” ucapnya.
Menurut kajian Kementerian PUPR lanjut Rikson, pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai Rp 1 triliun dibutuhkan 14 ribu pekerja atau TKK bersertifikat kompetensi atau keahlian di bidang konstruksi.
Laboratorium Uji Teknis
Pada diskusi itu, alumni senior Viktor G Sinaga dan dosen Johan Oberlyn Simanjuntak secara bergantian mengungkapkan laboratorium uji teknik sangat dibutuhkan pemerintah ataupun aparat penegak hukum untuk menguji mutu aspal, beton, besi, agregat base dan lain-lain.
Viktor Sinaga mengaku kecewa karena selama ini laboratorium teknik yang ada di Kampus UHN tidak pernah dibenahi. Padahal banyak alumni termasuk dirinya yang ingin menawarkan pihak dinas PU maupun pihak kementerian dan kejaksaan untuk menggunakan laboratorium untuk menguji mutu material proyek. Namun, laboratorium teknik yang dimiliki UHN tidak layak.
Di awal pertemuan diskusi itu, Ronald Naibaho menjelaskan, Ikatek sudah melakukan banyak upaya dan program konkrit selama ini untuk mendorong kemajuan kampus tempat mereka ditempah dulu agar kembali disegani.
Sabar Sitompul yang dikenal sebagai salah satu kontraktor sukses di Sumut juga menyesalkan mutu lulusan fakultak teknik yang belakangan ini sudah jauh menurun. Hal itu katanya tidak terlepas dari ketidakpedulian pihak yayasan.
Timbang Pangaribuan di akhir pertemuan berterima-kasih atas besarnya perhatian dan kepedulian pengurus Ikatek yang telah membuat banyak kegiatan untuk memajukan fakultas teknik tempat mereka ditempa dulu. Pertemuan-pertemuan lanjutan katanya masih harus dilakukan berikut program-program, terutama pembekalan mahasiswa ataupun lulusan untuk mengikuti proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi itu. (R8/c)
