SKPD yang Serapan Anggarannya Rendah Jangan Diberi Tambahan Anggaran

Medan (SIB)- Sekretaris F-PPP Irsal Fikri SSos dan anggota F-Gerindra DPRD Medan Drs Godfried Effendy Lubis MM dipercaya  memimpin panitia khusus (Pansus) Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2017 sebagai ketua dan wakil ketua. 

Kepada wartawan,  Senin (2/10), Irsal dan Godfried usai terpilih mengatakan, pembahasan Ranperda tersebut dijadwalkan mulai 3-8 Oktober 2017.

Disepakati juga bahwa pembahasan Ranperda P-APBD 2017 tersebut dilakukan dengan mendata SKPD yang mengalami penambahan anggaran.

Wakil Ketua Pansus Godfried Lubis menambahkan, Pansus akan berusaha agar kinerja semua SKPD bisa maksimal. Pertama, pihaknya akan memanggil seluruh SKPD yang mengalami perubahan di P-APBD dan ditabulasi, mana yang mengalami perubahan yang paling tinggi dan paling kecil.

"SKPD jangan dimanjakan Pemko Medan. Kenapa SKPD yang serapan anggarannya hingga September kecil namun tetap diberi tambahan yang banyak. SKPD seperti ini jangan dikasih tambah anggaran," tegas Lubis lagi.

Begitu juga dengan permintaan penambahan untuk proyek  "angan-angan" seperti contohnya membuat jembatan. "Masa dalam sisa waktu 3 bulan ini anggaran untuk pembangunan jembatan diminta. Sementara proses  pengerjaan harus dimulai dari lelang, ada juga sanggahan, sehingga masa pengerjaan hanya tersisa 1 bulan. Ini dikhawatirkan jadi Silpa," ujarnya seraya menyatakan mutu proyek juga dikhawatirkan rendah karena waktunya mepet.

SKPD lanjut Godfried sebaiknya menganggarkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. "Sebenarnya hanya 3 persoalan masyarakat di Medan saat ini. Permasalahan yang ada adalah sampah, jalan dan parit. Inilah yang perlu diprioritaskan Pemko Medan," ucapnya.

Dia mengingatkan, Pemko Medan selama 3 tahun berturut-turut gagal meraih Adipura. "Ada apa dengan Kota Medan ini?. Program dan proyek yang dianggarkan hendaknya yang realistis dan tidak outdoor karena kondisi sekarang musim penghujan. Kalau bisa lebih ditujukan dan didorong untuk pembuatan dan perbaikan parit, mengingat saat ini banyak terjadi banjir di Kota Medan akibat curah hujan yang sangat tinggi", ujar anggota Komisi D ini
Maka dari itu, pihaknya akan mendorong Pemko Medan melakukan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Biaya pemeliharaan harus ditingkatkan untuk parit dan jalan agar tidak terjadi banjir seperti saat ini, sebutnya. (A13/c)