Rapat Perdana Usai Libur Lebaran, Mendagri Minta Jajarannya Dukung Pemilu 2024


210 view
Rapat Perdana Usai Libur Lebaran, Mendagri Minta Jajarannya Dukung Pemilu 2024
Foto: Dok/Kemendagri
BERI ARAHAN: Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada jajarannya terkait Pemilu 2024, saat rapat perdana setelah libur Lebaran 1444 Hijriah, di Jakarta, Rabu (26/4/2023). 
Jakarta (harianSIB.com)


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan kepada jajaran Kemendagri jelang Pemilu 2024. Ia meminta agar jajarannya mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.


Arahan tersebut diberikan saat rapat perdana bersama jajarannya setelah libur Lebaran 1444 Hijriah, di Jakarta, Rabu (26/4).


"Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, utamanya mengenai pembaruan data pemilih," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/4/2023).


Ia menjelaskan dukungan tersebut bisa berupa mendata penyelenggara pemilu di daerah yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.


Tak hanya itu, ia mengingatkan jajarannya bahwa ada empat indikator ukuran keberhasilan pelaksanaan pemilu yakni aman dan lancar sesuai aturan, tingginya partisipasi pemilih, tidak ada konflik yang merusak persatuan, serta pemerintahan tingkat pusat dan daerah tetap berjalan lancar.


Oleh karena itu, ia meminta agar jajarannya memastikan kegiatan rutin di tingkat pusat atau daerah berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, pemilu identik dengan dinamika politik yang dapat membuat program pusat atau daerah terhambat.


"Karena semua sibuk bertarung untuk kekuasaan, sementara rakyat tidak bisa dibiarkan, program-program harus tetap jalan," jelasnya.


Tito mengatakan ikhtiar tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian sekaligus reward and punishment terhadap program unggulan nasional yang dijalankan oleh daerah. Seluruh komponen Kemendagri dapat berkontribusi dengan mengajukan isu-isu mengenai program unggulan yang bakal dinilai.


"Misalnya, masalah stunting. Kemudian mengenai masalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan infrastruktur," ungkapnya.


Ia juga mengingatkan agar memperhatikan sejumlah persoalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Tito mencontohkan terkait masih rendahnya realisasi anggaran kegiatan dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bagi satuan kerja di daerah pada tahun 2022 dan 2023.


Tito memerintahkan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) agar melakukan pengendalian dan evaluasi secara masif setiap bulannya.
Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Detikcom
Editor
: Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar