Sabtu, 20 Juli 2024

Rapat Perdana Usai Libur Lebaran, Mendagri Minta Jajarannya Dukung Pemilu 2024

Redaksi - Kamis, 27 April 2023 11:58 WIB
262 view
Rapat Perdana Usai Libur Lebaran, Mendagri Minta Jajarannya Dukung Pemilu 2024
Foto: Dok/Kemendagri
BERI ARAHAN: Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada jajarannya terkait Pemilu 2024, saat rapat perdana setelah libur Lebaran 1444 Hijriah, di Jakarta, Rabu (26/4/2023). 
Jakarta (harianSIB.com)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan kepada jajaran Kemendagri jelang Pemilu 2024. Ia meminta agar jajarannya mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Arahan tersebut diberikan saat rapat perdana bersama jajarannya setelah libur Lebaran 1444 Hijriah, di Jakarta, Rabu (26/4).

"Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, utamanya mengenai pembaruan data pemilih," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/4/2023).

Ia menjelaskan dukungan tersebut bisa berupa mendata penyelenggara pemilu di daerah yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Tak hanya itu, ia mengingatkan jajarannya bahwa ada empat indikator ukuran keberhasilan pelaksanaan pemilu yakni aman dan lancar sesuai aturan, tingginya partisipasi pemilih, tidak ada konflik yang merusak persatuan, serta pemerintahan tingkat pusat dan daerah tetap berjalan lancar.

Oleh karena itu, ia meminta agar jajarannya memastikan kegiatan rutin di tingkat pusat atau daerah berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, pemilu identik dengan dinamika politik yang dapat membuat program pusat atau daerah terhambat.

"Karena semua sibuk bertarung untuk kekuasaan, sementara rakyat tidak bisa dibiarkan, program-program harus tetap jalan," jelasnya.

Tito mengatakan ikhtiar tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian sekaligus reward and punishment terhadap program unggulan nasional yang dijalankan oleh daerah. Seluruh komponen Kemendagri dapat berkontribusi dengan mengajukan isu-isu mengenai program unggulan yang bakal dinilai.

"Misalnya, masalah stunting. Kemudian mengenai masalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar memperhatikan sejumlah persoalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Tito mencontohkan terkait masih rendahnya realisasi anggaran kegiatan dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bagi satuan kerja di daerah pada tahun 2022 dan 2023.

Tito memerintahkan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) agar melakukan pengendalian dan evaluasi secara masif setiap bulannya.[br]


"Ditjen Bina Pemdes agar melakukan koordinasi dengan pemda untuk mempersiapkan pelatihan aparatur desa dan kecamatan. Langkah ini penting dilakukan untuk meningkatkan target kinerja Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Selain itu, Ditjen Dukcapil juga diminta agar mencermati pengadaan dan ketersediaan blangko KTP elektronik," ujar Tito.

Tak hanya memberikan arahan jelang pemilu, Tito turut mengapresiasi kinerja jajarannya dalam menjalankan tugas yang diemban sepanjang kuartal pertama 2023. Apresiasi tersebut diberikan karena pengendalian inflasi di daerah tergolong terkendali.

"Untuk masalah inflasi ini saya memang sudah menunjuk leading sektornya adalah Pak Irjen karena kaitannya lebih banyak ke masalah pengendalian daerah-daerah," tuturnya.

Ia mengatakan komponen Kemendagri lainnya seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), serta Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) juga harus tetap berkontribusi dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Tito menambahkan inflasi terkendali tidak terlepas dari arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan Jokowi turut memberikan apresiasi kepada Kemendagri karena telah berupaya mengendalikan inflasi.

Selain pengendalian inflasi, ia turut mengingatkan untuk memperhatikan pengisian penjabat (Pj) kepala daerah. Evaluasi terus dilakukan terhadap kinerja para Pj kepala daerah, khususnya yang dilantik pada 2022. Serta pentingnya mempersiapkan pengisian Pj kepala daerah pada 2023, baik yang telah berakhir satu tahun, maupun penugasan di daerah yang baru.

"Berdasarkan regulasi masa jabatan Pj kepala daerah adalah satu tahun. Mereka dapat diperpanjang dengan orang yang sama, atau diganti dengan orang baru sesuai hasil penilaian evaluasi terhadap kinerja masing-masing. Mengenai pengisian Pj kepala daerah pada 2023, saat ini Kemendagri sudah mulai melakukan profiling terhadap calon yang diusulkan," tutup Tito. (*)






Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Perputaran Uang Pemilu 2024 Capai Rp80 Triliun, Libatkan Partai Hingga Pejabat
35 Calon Anggota DPRD Labura Terpilih Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, Ini Kata Ketua KPU
KPU Asahan Tetapkan Perolehan Kursi dan Caleg Terpilih DPRD Asahan Hasil Pemilu 2024
Polisi Siagakan 7.783 Personel Gabungan Amankan Sidang Putusan MK
MK: Gibran Memenuhi Syarat sebagai Cawapres
Pertama di Indonesia, 7 DPO Prapidkan Polres Tapteng Terkait Kasus Penggelembungan Suara Pemilu 2024
komentar
beritaTerbaru