Dr JS Simatupang: Penantian yang Terjawab Prabowo Mendapatkan Jenderal Kehormatan TNI

Jakarta (harianSIB.com)

Praktisi Hukum, Dr JS Simatupang, SH, MA, CGRP menilai hal wajar Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendapat pangkat Jenderal TNI Kehormatan yang diberikan langsung Presiden Joko Widodo, saat Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

“Hal yang wajar buat siapa pun putra-putri Indonesia yang mempunyai loyalitas dalam berbagai profesi mendapatkan gelar kehormatan seperti Prabowo yang menjadi jenderal penuh setelah menerima kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan (HOR),” kata JS Simatupang, ketika diwawancarai di Graha Berdikari, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

JS Simatupang mengatakan dirinya mendapatkan informasi yang sangat valid, bahwa Prabowo pernah menolak ketika diusulkan pada tahun lalu.

“Silahkan tanya kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Sekretariat Negara,” kata CEO PT Berdikari Insurance ini.

JS Simatupang melanjutkan pemberian jenderal kehormatan ini sebetulnya sudah terlambat. Mestinya diberikan jauh-jauh hari, misalnya sejak Prabowo dicalonkan menjadi calon Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Hampir mayoritas korps TNI yang pernah mengenal beliau menyatakan dedikasinya kepada sesama prajurit, anak buah dan negara begitu hebat. Ini yang pernah diceritakan para teman dekat satu angkatannya, di atas angkatan dan di bawah angkatan di TNI,” urai Ketua Umum Rumah Aspirasi Prabowo Subianto (RAPS) 08 ini.

Terkait masih adanya praktisi yang berpendapat Prabowo sebagai pelanggar HAM berat sehingga tidak layak mendapatkan jenderal kehormatan, menurut JS Simatupang, penilaian itu sah saja, namun sesungguhnya mereka sedang melakukan pembenaran dalam kesalahan.

“Sebab, seseorang yang dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum, itu harus jelas. Kita ini sudah mempunyai instrumen hukum yang lengkap di negara ini. Ada tahapannya untuk menentukan seseorang dianggap melanggar hukum atau tidak. Dan instrumen itu tidak pernah diberlakukan kepada Bapak Prabowo. Kenapa kemudian mesti diributkan hal yang kayak begini,” kata advokat senior ini.

JS Simatupang mencontohkan ketika Prabowo yang pernah menjadi capres dan cawapres. “Penting diketahui Prabowo sudah pernah menjadi capres dan cawapres beberapa kali. Itu berarti pasti ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Dan hasilnya clear and clean, alias bersih loh. Di sinilah lucunya, ketika masyarakat dalam pilpres 2024 begitu antusias memberikan kepercayaan kepada sosok Pak Prabowo, justru terjadi hiruk pikuk hebat soal pemberian penghargaan jenderal kehormatan,” imbuh dia.

JS Simatupang juga membeberkan bukan hanya Prabowo yang mendapatkan pangkat jenderal TNI (HOR). Sebelumnya, ada tujuh jenderal yang menerimanya.

“Ada Jenderal TNI (HOR) (Purn) Hari Sabarno, Jenderal TNI (HOR) (Purn) Soerjadi Soedirdja, Jenderal TNI (HOR) (Purn) Soesilo Soedarman, Jenderal TNI (HOR) (Purn) Agum Gumelar, Jenderal TNI (HOR) (Purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono, Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan Jenderal TNI (HOR) (Purn) Soesilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya.

Seyogyanya, kata JS Simatupang, para praktisi politik, praktisi hukum dan praktisi sosial budaya, justru mencari figur putra putri Indonesia yang layak mendapat seperti penghargaan serupa dari negara. Bukan justru mempersoalkan mengapa penghargaan ini diberikan.

“Ayo kita ambil hikmahnya, bila perlu kita desak pemerintah untuk mengkaji kembali putra-putri yang belum mendapat penghargaan kehormatan seperti ini. Baik dari TNI-Polri maupun kalangan sipil. Saya pikir banyak tokoh Batak yang layak mendapatkannya, antara lain di kalangan militer Mayjen TNI (Purn) AE Manihuruk dan kalangan sipil yaitu GM Panggabean sebagai tokoh pers di Sumatera Utara, serta tokoh lainnya,” jelasnya.

“Semua rekan praktisi saya harapkan bisa menjadi guru dan contoh dalam disiplin ilmunya sejalan dengan demokrasi yang melakukan pembenaran dalam kenyataan kebenaran,bukan karena kepentingan ego yang akan menjadi sejarah buruk dikemudian hari. Saat ini masyarakat NKRI lagi pesta demokrasi, mari kita dukung penuh awas sebijak budaya Pancasila atas kemenangan Rakyat NKRI dalam berdemokrasi pada pemilu 2024,” pungkas JS Simatupang.(*)