Mobil Listrik China Terkena Tarif Pajak Tinggi di Eropa

Jakarta (harianSIB.com)

Penerapan tarif pajak tinggi diberlakukan mayoritas Negara Eropa untuk kendaraan listrik yang diimpor dari China.

Dilaporkan Drive pada Senin (7/10) waktu setempat, Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa (UE) memberlakukan tarif impor dalam berbagai tingkatan awal tahun ini untuk melindungi industri mobilnya agar tidak terpuruk akibat meningkatnya jumlah kendaraan murah yang datang dari China.

Namun, sekarang negara-negara anggota telah memberikan suara, pajak tersebut telah menjadi resmi dengan tarif pada mobil China yang ditetapkan naik dari 10 persen menjadi 45 persen selama lima tahun ke depan.

Namun tidak semua anggota mendukung, ada lima negara termasuk Jerman dan Hongaria yang menentang tarif, sementara 12 negara lainnya abstain sama sekali.

Dikutip dati Antara, sebanyak 10 anggota memberikan suara untuk perubahan tersebut, termasuk negara-negara seperti Prancis, Italia, dan Polandia. Langkah tersebut menyusul penyelidikan Uni Eropa terhadap besarnya bantuan negara yang diterima produsen mobil Tiongkok, yang menurut politisi Eropa tidak adil bagi merek lokal.

Sebagai hasil dari penyelidikan tersebut, Komisi Eropa menetapkan bea masuk tersendiri pada tiga merek kendaraan listrik utama Tiongkok yaitu SAIC, BYD, dan Geely, demikian dilaporkan BBC.

Saat ini, Uni Eropa merupakan pasar luar negeri terbesar bagi industri mobil listrik Tiongkok, sementara industri manufaktur mobil Jerman sangat bergantung pada ekspor ke Tiongkok.

Menurut The Guardian, BMW dan Volkswagen mengecam keputusan Uni Eropa tersebut, dengan BMW mengatakan hal itu merupakan "sinyal fatal" bagi industri mobil Eropa, sementara VW menyebutnya sebagai "pendekatan yang salah."

Namun, jauh dari sekadar kenyataan yang sudah terjadi, Komisi Eropa mengatakan bahwa UE dan Tiongkok akan "bekerja keras untuk mencari solusi alternatif" di tahun-tahun mendatang.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyebut keputusan untuk mengenakan tarif "tidak adil" dan "tidak masuk akal", yang menyebabkan kekhawatiran akan adanya pembalasan terhadap ekspor ke Tiongkok dari industri lain. (*)