TNI dan Pemerintah Jelaskan Soal Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber

Jakarta(harianSIB.com)

Isu keterlibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana siber mencuat setelah beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Koalisi masyarakat sipil pertama kali mengungkapkan bahwa dalam draf RUU tersebut terdapat pasal yang mengatur peran TNI sebagai penyidik.

Temuan itu lantas menuai kritik karena dinilai berpotensi memperluas kewenangan militer ke ranah penegakan hukum sipil. Lantas, bagaimana posisi penyidik TNI dalam RUU KKS?

*Penyidik TNI hanya untuk personel militer

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Genjot Digitalisasi Lewat Program CERDAS, Fokus Perluasan Akses Internet Publik

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan penyidik TNI dalam RUU KKS semata-mata ditujukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer.

"Ya kalau perkara koneksitas, kalau pelakunya TNI, penyidiknya siapa kan enggak perlu disebut dong. Kalau pelakunya (kejahatan siber) bukan anggota TNI, tidak mungkin disidik," kata Supratman saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Supratman juga menegaskan, penyusunan RUU ini tidak dilakukan oleh Kementerian Hukum saja, melainkan melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. "Masih proses harmonisasi atau pembahasan antar kementerian, jadi draf itu tidak berasal dari Kementerian Hukum. Sekarang kita lagi melakukan proses harmonisasi," ujarnya.

*TNI janji tidak akan menyidik warga sipil

Senada, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa peran TNI dalam RUU KKS hanya sebatas menjaga kedaulatan dan pertahanan ruang siber nasional, bukan menegakkan hukum terhadap masyarakat sipil.

"Ranahnya siber TNI jelas ya, jadi kita menjaga kedaulatan ruang siber dari sisi pertahanannya. Jadi, kita enggak ada nanti, misalnya memeriksa terkait dengan sipil," beber Freddy ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/10/2025).

Freddy menambahkan, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap warga sipil sebagaimana dikhawatirkan sejumlah pihak.(*)

Wali Kota Medan Buka TMMD ke-126, Tegaskan Sinergi TNI dan Pemko untuk Kesejahteraan Warga

Tiga Pemuda Diamankan Saat Razia Sajam di Belawan

TMMD ke-126 Resmi Dibuka di Sergai, Fokus Bangun Jalan dan Rumah Warga

TNI Janji Evaluasi Latihan Pelaksanaan HUT Usai Dua Prajurit Gugur

Pantas Tak Muncul di HUT TNI, Ajudan Bocorkan Kondisi Kesehatan Jokowi tak Boleh Kena Sinar Matahari

Pelepasan Danrem 023/KS Brigjen TNI Jansen P. Nainggolan Dihiasi Linangan Air Mata