Habiburokhman Tegaskan KUHAP Baru Tak Atur soal Penyadapan m

Jakarta (harianSIB.com)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan informasi yang menyebut KUHAP baru memberi kewenangan luas kepada polisi untuk menyadap dan melakukan tindakan paksa tanpa izin pengadilan adalah hoaks.

Ia menyebut aturan baru justru memperketat mekanisme aparat dalam menjalankan proses hukum.

"Informasi tersebut di atas adalah hoaks alias tidak benar sama sekali," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025) seperti dikutip dari detikcom.

Ia menjelaskan Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru tidak mengatur penyadapan dan teknisnya akan diatur khusus dalam UU Penyadapan yang masih akan dibahas. Menurut dia, mayoritas fraksi di DPR sepakat penyadapan harus dilakukan sangat hati-hati dan tetap melalui izin pengadilan.

Baca Juga:

• DPR: RUU KUHAP Beri Hak Advokat Ajukan Keberatan dalam Pemeriksaan

Habiburokhman menambahkan seluruh bentuk pemblokiran, termasuk tabungan dan jejak digital, wajib mendapat izin hakim sebagaimana diatur Pasal 140 ayat (2). Ia menegaskan ketentuan ini berlawanan dengan kabar yang menyebut aparat bisa membekukan aset dan data secara sepihak.

Untuk penyitaan, Pasal 44 KUHAP baru mensyaratkan izin Ketua Pengadilan Negeri sebelum tindakan itu dilakukan. Ia menyebut aturan ini memperjelas batas kewenangan aparat dan memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara.

DPR: RUU KUHAP Beri Hak Advokat Ajukan Keberatan dalam Pemeriksaan

Mengejutkan! Israel Sadap Jutaan Panggilan Tiap Jam, Microsoft Terlibat?

Bupati Tapteng Hadiri Peringatan Reformasi 1998 di Jakarta

DPR Hapus Larangan Restorative Justice untuk Penghinaan Presiden dalam RUU KUHAP

Komisi III Soroti Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan: Kadiv Propam, Kapolda, dan Kapolres Dipanggil

Whatsapp Disadap ? Ini Cara Deteksi dan Menghentikannya