Menhut Siap Cabut Izin 20 Perusahaan Pengelola Hutan Setelah Ada Izin Prabowo

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan akan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik 20 perusahaan yang mengelola total lahan sekitar 750.000 hektare. Langkah itu diambil setelah ia memperoleh persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Kementerian Kehutanan, setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan mencabut izin sekitar 20 PBPH yang dinilai berkinerja buruk, dengan total luas lebih kurang 750.000 hektare," ujar Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menjelaskan, 20 perusahaan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

Meski demikian, Raja Juli enggan membeberkan nama-nama perusahaan dalam forum rapat tersebut. Ia memastikan daftar tersebut akan diumumkan kepada publik setelah menerima arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo.

Baca Juga:

• Menhut Ungkap 12 Perusahaan di Sumut Diduga Langgar Aturan hingga Picu Banjir

"Ini merupakan bagian dari rekomendasi yang sedang kami jalankan, yaitu melakukan rasionalisasi PBPH dan memberlakukan moratorium izin baru untuk pemanfaatan hutan tanaman maupun hutan alam," tegasnya. (*)

Menhut Ungkap 12 Perusahaan di Sumut Diduga Langgar Aturan hingga Picu Banjir

Polri Selidiki Asal Gelondongan Kayu di Lokasi Banjir Bandang Sumatra

Kemenhut Selidiki Asal Usul Gelondongan yang Terbawa Banjir di Sumut

Mangapul Purba: Menhut dan Menteri ATR/BPN Jangan Biarkan PT TPL Terus "Berseteru" Dengan Masyarakat

Menhut Canangkan Penanaman Mangrove M4CR Seluas 15.387 Hektare di Empat Provinsi

Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Tersangka Pembalak Liar, Ini Klarifikasinya