IAW Soroti Kontrasnya Respon Prabowo dan Pembantu Presiden Tangani Bencana Sumatera

Dalam 10 tahun terakhir, kerusakan hutan hujan Sumatera meningkat hingga 500–600 ribu hektare setiap lima tahun. Sementara itu, 30 persen peta rawan banjir dan longsor di daerah tidak diperbarui sejak 2014.

"Teknologinya berlari, tetapi birokrasi berjalan kaki," kata Iskandar menyoroti tidak sinkronnya sistem peringatan dini dan lemahnya koordinasi lintas provinsi.

Sebelumnya, banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak akhir pekan lalu melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ratusan orang dilaporkan meninggal, lebih dari 3,2 juta warga terdampak, dan sejumlah infrastruktur utama rusak berat. Di berbagai wilayah, air yang surut menyisakan kondisi memprihatinkan serta ribuan warga yang masih mencari keluarga mereka.

Iskandar menyatakan, di tengah kondisi tersebut, pemerintah memiliki momentum untuk menjadikan bencana ini sebagai titik balik penegakan hukum lingkungan di Sumatera.

"Negara tidak boleh lagi hanya memadamkan api. Negara harus memutus siapa yang menyalakan apinya," tegasnya. (*)

Anggota DPRD Simalungun Minta Pemprovsu Benahi Longsor di Raya Simalungun

Dandim Nias Dorong Pasukan Reaksi Cepat Semangat Terus Cari Korban Longsor

Hari Keempat Longsor Gomo, 4 Korban Belum Ditemukan

BMKG Prediksi Hujan Lebat, Longsor akan Landa Pegunungan dan Pantai Barat

Dandim 0212 /TS Pasang Banner Peringatan Banjir dan Longsor

Bupati Nisel Tinjau Longsor Desa Sukamaju Mohili