IAW Soroti Kontrasnya Respon Prabowo dan Pembantu Presiden Tangani Bencana Sumatera

Meski begitu, ia menilai Presiden Prabowo tampaknya memilih menunda penetapan status tersebut untuk mengumpulkan dasar hukum yang lebih kuat. Langkah ini dinilai sebagai strategi agar penyelidikan dapat berjalan maksimal.

Iskandar menjelaskan, penetapan dini sebagai Bencana Nasional berpotensi membuat sejumlah korporasi berlindung di balik dalih "bencana alam murni". Namun jika status ditetapkan dengan bukti lengkap, maka proses hukum bisa berjalan lebih tegas.

"Dalam dunia hukum lingkungan, ini disebut strategic enforcement timing. Dan Presiden tampaknya sedang menerapkannya," jelasnya.

Ia menyebut, penetapan Bencana Nasional membuka mekanisme penegakan hukum multi-pintu. Polri dapat menyidik pidana lingkungan, Kejaksaan Agung menggugat perdata pemulihan lingkungan, KPK menyidik korupsi perizinan dan pencucian uang, BPK menggunakan laporan hasil audit sebagai alat bukti, serta KLHK menjatuhkan sanksi administratif.

"Dengan kombinasi ini, penyidikan bukan hanya mungkin, tetapi wajib secara hukum," kata Iskandar.

Iskandar mengungkapkan, bencana di Sumatera bukan peristiwa tiba-tiba. LHP BPK sejak 2005 mencatat pola kerusakan yang berulang, mulai dari hutan gundul, izin pertambangan dan perkebunan yang tidak tertata, hingga kerusakan DAS dan buruknya sistem peringatan dini.

Anggota DPRD Simalungun Minta Pemprovsu Benahi Longsor di Raya Simalungun

Dandim Nias Dorong Pasukan Reaksi Cepat Semangat Terus Cari Korban Longsor

Hari Keempat Longsor Gomo, 4 Korban Belum Ditemukan

BMKG Prediksi Hujan Lebat, Longsor akan Landa Pegunungan dan Pantai Barat

Dandim 0212 /TS Pasang Banner Peringatan Banjir dan Longsor

Bupati Nisel Tinjau Longsor Desa Sukamaju Mohili