IAW Soroti Kontrasnya Respon Prabowo dan Pembantu Presiden Tangani Bencana Sumatera

Jakarta(harianSIB.com)

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menyoroti perbedaan mencolok antara langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dan lambannya sebagian pembantu presiden dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Iskandar menilai Presiden bergerak sigap dengan turun langsung ke lokasi bencana, memberikan instruksi lapangan dan memobilisasi TNI dalam waktu 24 jam.

Namun, ia menyebut masih ada pejabat yang terlambat bertindak dan menunggu data kumulatif sebelum mengambil langkah. Selain itu, terdapat kepala lembaga yang mengeluarkan pernyataan kontroversial serta kementerian teknis yang saling menyalahkan terkait kerusakan daerah aliran sungai (DAS).

Baca Juga:

• Taput Belum Pulih, Bibit Siklon Tropis Intai Hingga Akhir Desember

"Presiden turun langsung, tapi sebagian pembantunya masih memakai kacamata lama. Yang penting rapi di laporan, bukan cepat di masyarakat. Ini celah kepemimpinan yang sangat terlihat publik," ujarnya, sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com, Selasa (9/12/2025).

Menurut Iskandar, secara regulasi, syarat penetapan Bencana Nasional telah terpenuhi jauh melebihi ambang batas. Korban meninggal telah melampaui 100 orang, pengungsi menembus lebih dari 100.000 jiwa, tiga provinsi terdampak dan kerugian ditaksir mencapai Rp1 triliun.

Meski begitu, ia menilai Presiden Prabowo tampaknya memilih menunda penetapan status tersebut untuk mengumpulkan dasar hukum yang lebih kuat. Langkah ini dinilai sebagai strategi agar penyelidikan dapat berjalan maksimal.

Iskandar menjelaskan, penetapan dini sebagai Bencana Nasional berpotensi membuat sejumlah korporasi berlindung di balik dalih "bencana alam murni". Namun jika status ditetapkan dengan bukti lengkap, maka proses hukum bisa berjalan lebih tegas.

"Dalam dunia hukum lingkungan, ini disebut strategic enforcement timing. Dan Presiden tampaknya sedang menerapkannya," jelasnya.

Ia menyebut, penetapan Bencana Nasional membuka mekanisme penegakan hukum multi-pintu. Polri dapat menyidik pidana lingkungan, Kejaksaan Agung menggugat perdata pemulihan lingkungan, KPK menyidik korupsi perizinan dan pencucian uang, BPK menggunakan laporan hasil audit sebagai alat bukti, serta KLHK menjatuhkan sanksi administratif.

"Dengan kombinasi ini, penyidikan bukan hanya mungkin, tetapi wajib secara hukum," kata Iskandar.

Iskandar mengungkapkan, bencana di Sumatera bukan peristiwa tiba-tiba. LHP BPK sejak 2005 mencatat pola kerusakan yang berulang, mulai dari hutan gundul, izin pertambangan dan perkebunan yang tidak tertata, hingga kerusakan DAS dan buruknya sistem peringatan dini.

Dalam 10 tahun terakhir, kerusakan hutan hujan Sumatera meningkat hingga 500–600 ribu hektare setiap lima tahun. Sementara itu, 30 persen peta rawan banjir dan longsor di daerah tidak diperbarui sejak 2014.

"Teknologinya berlari, tetapi birokrasi berjalan kaki," kata Iskandar menyoroti tidak sinkronnya sistem peringatan dini dan lemahnya koordinasi lintas provinsi.

Sebelumnya, banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak akhir pekan lalu melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ratusan orang dilaporkan meninggal, lebih dari 3,2 juta warga terdampak, dan sejumlah infrastruktur utama rusak berat. Di berbagai wilayah, air yang surut menyisakan kondisi memprihatinkan serta ribuan warga yang masih mencari keluarga mereka.

Iskandar menyatakan, di tengah kondisi tersebut, pemerintah memiliki momentum untuk menjadikan bencana ini sebagai titik balik penegakan hukum lingkungan di Sumatera.

"Negara tidak boleh lagi hanya memadamkan api. Negara harus memutus siapa yang menyalakan apinya," tegasnya. (*)

Anggota DPRD Simalungun Minta Pemprovsu Benahi Longsor di Raya Simalungun

Dandim Nias Dorong Pasukan Reaksi Cepat Semangat Terus Cari Korban Longsor

Hari Keempat Longsor Gomo, 4 Korban Belum Ditemukan

BMKG Prediksi Hujan Lebat, Longsor akan Landa Pegunungan dan Pantai Barat

Dandim 0212 /TS Pasang Banner Peringatan Banjir dan Longsor

Bupati Nisel Tinjau Longsor Desa Sukamaju Mohili