Maruarar Ungkap, Pembangunan 2.000 Rumah di 3 Provinsi Dibantu CSR

Ia menyatakan masyarakat Aceh, Sumut dan Sumbar yang menjadi korban banjir membutuhkan hunian, baik tetap maupun sementara, sedangkan lahannya tidak tersedia, maka Kementerian ATR/BPN akan meminta lahan negara yang saat ini menjadi atau digunakan sebagai Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah-wilayah tersebut.

Nusron mengatakan belum ada survei lokasi terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian para penyintas bencana Sumatera.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan untuk dijadikan hunian sementara (huntara) warga terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

Ia menegaskan pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana.

Perintah itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto dalam paparannya pada rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu malam (7/12).

Dugaan Korupsi BBM Kendaraan Operasional Dinas LH Tebingtinggi, Kejari Tetapkan Seorang Tersangka

Polres Belawan Ringkus Pengedar Sabu di Kelumpang Kebun

Pertamina Patra Niaga Sumbagut Tambahkan Posko Bantuan Melalui Posko Hub Pertamina Peduli di Medan dan Banda Aceh

Kurang 1x24 Jam, Polres Sergai Tangkap 2 Pelaku Pencurian dan 1 Penadah di Gudang Milik Poltak

BBM Langka Pascabanjir, Lima Pelaku Penyalahgunaan Pertalite Ditangkap di Medan

Timsus Dayok Mirah Gencarkan Patroli Hingga Subuh, Sasar Pelanggaran dan Penyakit Masyarakat