BKSAP DPR: Regulasi AI Pertanian Harus Lindungi Petani Kecil

Bogor(harianSIB.com)

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menilai kebutuhan regulasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di sektor pertanian semakin mendesak. Tanpa payung hukum yang kuat dan berpihak pada petani kecil, pemanfaatan AI dikhawatirkan justru memperlebar kesenjangan antara korporasi besar dan petani gurem.

Hal itu disampaikan Habib Aboe saat menghadiri kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) bertema Menganalisa Peluang dan Tantangan Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/2/2026).

Habib Aboe yang juga anggota Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI menyoroti hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi AI yang bersifat mengikat. Satu-satunya rujukan yang ada baru berupa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023.

"Kalau kita bicara regulasi AI hari ini, satu-satunya yang kita miliki baru sebatas surat edaran dan itu non-binding. Ini tentu belum cukup untuk menjawab tantangan ke depan," ujarnya.

Baca Juga:

• Cegah PMK, Pemko Binjai Vaksinasi Hewan Ternak Sapi

Ia menilai pengalaman Uni Eropa melalui EU AI Act dapat menjadi referensi dalam menyusun regulasi AI nasional. Namun, ia mengingatkan agar aturan yang dirancang tidak menghambat inovasi, khususnya di sektor pertanian.

"Yang kita butuhkan adalah undang-undang AI yang mampu menjaga keseimbangan. Inovasi pertanian harus tetap tumbuh, tetapi perlindungan data, terutama data petani, juga harus terjamin," katanya.

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/theme/detail.php on line 406