Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 12 Februari 2026

Webinar PNPS GMKI Soroti Putusan MK 135 dan Penundaan RUU Pilkada

Victor R Ambarita - Kamis, 12 Februari 2026 06:30 WIB
67 view
Webinar PNPS GMKI Soroti Putusan MK 135 dan Penundaan RUU Pilkada
Foto: Dok/PNPS GMKI
The GRIT Institute menggelar Webinar bertajuk “Putusan MK 135 dan Politik Penundaan RUU Pilkada: Mengabaikan Konstitusi atau Mengamankan Kekuasaan?”, Selasa (10/2/2026).

Jakarta(harianSIB.com)

Pengurus Nasional Persekutuan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) melalui The GRIT Institute menggelar Webinar Series 2 bertajuk "Putusan MK 135 dan Politik Penundaan RUU Pilkada: Mengabaikan Konstitusi atau Mengamankan Kekuasaan?", Selasa (10/2/2026).

Diskusi ini menyoroti pentingnya meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam penyusunan produk hukum pemilu ke depan, menyusul implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap desain sistem pemilu nasional.

Ketua Bidang III PNPS GMKI, Sonya Helen Sinombor, mengatakan forum tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran publik terkait keseimbangan kekuasaan dan supremasi hukum.

"Apakah penundaan RUU Pilkada merupakan upaya mengamankan kekuasaan atau ada alasan kompleks lainnya? Ini yang perlu kita pahami bersama sebagai kontribusi bagi pengembangan konstitusi," ujar Sonya dalam keterangan persnya, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga:
Anggota KPU RI, August Mellaz, yang hadir sebagai narasumber, memaparkan sejumlah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Menurutnya, MK menyoroti impitan tahapan pemilu yang menyebabkan beban kerja penyelenggara menumpuk, kejenuhan pemilih, hingga tingginya angka suara tidak sah akibat kompleksitas lima kotak suara.

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
KPU Sumut dan KPU RI Diminta Segera Proses PAW Anggota DPD-RI
Timsel Calon Anggota KPU Zona Nias Diperiksa Inspektorat KPU RI
KPU Sumut Raih Penghargaan SDM dari KPU RI
Anies Singgung Elite Politik Masih Berpikir Sempit Soal RUU Pemilu
Lima Paket Isu Krusial RUU Pemilu Dibawa ke Paripurna DPR 20 Juli
Pansus RUU Pemilu Rapat Tertutup Soal Penataan Dapil DPR-DPRD
komentar
beritaTerbaru