Daftar Lengkap Komisaris dan Direksi PT Agrinas Palma Nusantara Usai Perombakan Massal, Ada Jubir Satgas PKH

Jakarta (harianSIB.com)

Sejumlah wajah baru menghiasi susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Agrinas Palma Nusantara (APN) usai perombakan massal oleh Danantara Indonesia.

Dalam susunan terbaru, terjadi penambahan sejumlah jabatan, baik pada Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Jumlah komisaris PT APN yang sebelumnya 4 orang, kini bertambah menjadi 6 orang.

Salah satu wajah baru di Dewan Komisaris APN yakni masuknya Barita Simanjuntak. Barita dikenal sebagai mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak). Ia juga bertugas sebagai Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Di tubuh Dewan Komisaris, terjadi pergantian Komisaris Independen yang sebelumnya dipegang oleh Ulfah Mashfufah kini beralih ke Salamat Simanullang. Satu kursi tambahan komisaris yang baru diberikan kepada Ramses Lumban Tobing.

Berikut susunan dan daftar Komisaris PT APN yang terbaru seperti dikutip dari SabangMeraukeNEWS.com :

Komisaris Utama: R. Wisnoe Prasetiya Boedi

Komisaris Independen: Salamat Simanullang

Komisaris: Rini Widiastuti

Komisaris: Meris Wiryadi

Komisaris: Barita Simanjuntak

Komisaris: Ramses Lumban Tobing.

Sementara, perombakan signifikan juga terjadi di tubuh Dewan Direksi PT APN. Jabatan Direktur Utama yang sebelumnya dipegang oleh Agus Sutomo, kini dijabat oleh Mohammad Abdul Ghani.

Selain itu, juga dilakukan penambahan struktur baru di Dewan Direksi APN. Antara lain penambahan jabata Direktur Hubungan Kelembagaan, Direktur Pemasaran serta Direktur Kemitraan dan Plasma.

Berikut susunan dan daftar Direksi PT APN yang terbaru:

Direktur Utama: Mohammad Abdul Ghani

Wakil Direktur Utama: Kusdi Sastro Kidjan

Direktur Operasional: Tuhu Bangun

Direktur Hukum: I Nyoman Suparta

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Memed Kosasih Setia Putra

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Sucipto Prayitno

Direktur Bisnis: Nurhidayat

Direktur Pemasaran: Mohamad Wais Fansuri

Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan: Nofi Anoverta

Direktur Konsultan Konstruksi: Gagah Guntur Ariwibowo

Direktur Hubungan Kelembagaan: Cucu Somantri

Seger Budiardjo, Direktur Kemitraan dan Plasma

Diwartakan sebelumnya, Danantara Indonesia melakukan perombakan total jajaran direksi PT Agrinas Palma Nusantara. Langkah ini menjadi perombakan manajemen terbesar di tubuh BUMN yang digadang sebagai raksasa baru sektor kelapa sawit Indonesia.

Perubahan tersebut menandai babak baru bagi Agrinas yang saat ini memikul tugas berat: mengelola jutaan hektare aset kebun sawit sitaan negara di kawasan hutan hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Dalam keputusan terbaru, Danantara menunjuk Mohammad Abdul Ghani sebagai Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara. Ghani dikenal sebagai figur berpengalaman di industri perkebunan BUMN. Sosoknya kerap disebut sebagai 'jenderal perkebunan'.

Sebelumnya, Abdul Ghani menjabat Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III sejak 2020 serta pernah memimpin sejumlah perusahaan perkebunan negara seperti PTPN II, PTPN VI, dan PTPN XIII. Ia juga sempat mendapat penugasan sebagai Director of Plantation & Agriculture di Danantara Indonesia, setelah menyelesaikan masa tugasnya di PTPN III.

Penunjukan Ghani dipandang sebagai upaya menempatkan tokoh berpengalaman untuk menata ulang tata kelola Agrinas, yang kini berada di pusat perhatian publik dan industri sawit nasional.

Beban Besar: Kelola Aset Sawit Sitaan Negara

Perubahan manajemen ini terjadi di tengah tantangan besar yang dihadapi Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan tersebut ditugaskan negara untuk mengelola kebun sawit yang disita dari kawasan hutan melalui operasi penertiban oleh Satgas PKH.

Sebagian besar kebun tersebut sebelumnya dikelola perusahaan swasta yang beroperasi tanpa izin di kawasan hutan, sehingga status hukum, pengelolaan lahan, hingga hubungan dengan masyarakat sekitar masih menyisakan berbagai persoalan.

Di bawah kepemimpinan Mohammad Abdul Ghani, manajemen baru diharapkan mampu untuk menata ulang sistem pengelolaan kebun sawit sitaan negara. Selain itu juga memastikan transparansi dalam kerja sama operasional.

Hal lainnya yakni mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan aser serta membangun model bisnis perkebunan yang berkelanjutan. (*)