Kejati Jambi Tahan Eks Kepala BPN Tanjung Jabung Timur Terkait Kasus Korupsi Lahan Rp 11,6 Miliar

Subsidiair, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 604 jo Pasal 20 huruf a, huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp 11.648.537.700.

Dugaan korupsi ini bermula pada 2010. Saat itu, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR merencanakan teknik jalan dari Jambi menuju Ujung Jabung sepanjang 80 kilometer.

Jalan ini mencakup jalan nasional, jalan provinsi yang meliputi wilayah Kota Jambi, Kabupaten Muaro, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian, pada 2019, gubernur menerbitkan SK Penlok Nomor: 777 tanggal 8 Juli 2019.

Baca Juga:

• PLN UIP SBU Gandeng Kejati Aceh untuk Pendampingan Hukum Pemulihan Listrik Pasca Bencana

"Di dalam dokumen perencanaan dan dokumen persiapan sebelum penerbitan SK Penlok, jumlah bidang lahan yang akan dibebaskan adalah sebanyak 505 bidang dengan estimasi anggaran pembebasan tanah sejumlah 16 sampai dengan Rp 17 miliar," kata Noly, Kamis (9/4/2026).

Setelahnya, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan Pelabuhan Ujung Jabung.

Kejati Sumut Klarifikasi Terkait Dugaan Oknum Jaksa Lakukan Pengancaman

PLN UIP SBU Gandeng Kejati Aceh untuk Pendampingan Hukum Pemulihan Listrik Pasca Bencana

Kantor Wilayah BPN Sumut dan BPN Medan Digeledah Kejati Sumut

Inovasi SPPG Firdaus, Sajikan MBG secara Prasmanan

5 Desa di Sumut Jadi Percontohan Anti Korupsi

Partai Demokrat Audensi ke Kejati Sumut, Harli : Kita Harus Siap Menerima Kritik