Amnesty Kritik Sayembara Tangkap Begal ala Dedi Mulyadi, Dinilai Berpotensi Picu Main Hakim Sendiri

Ia mengingatkan aksi main hakim sendiri berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan yang dapat berakibat fatal dan melanggar hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang tidak manusiawi.

Usman mengakui masyarakat memiliki hak melindungi diri dan orang lain dari ancaman yang nyata. Namun, penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, bukan warga sipil yang tidak dibekali kemampuan maupun pelatihan khusus.

Selain itu, ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip community policing atau Pemolisian Masyarakat (Polmas). Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polmas, masyarakat berperan sebagai mitra dalam pencegahan dan identifikasi persoalan keamanan, bukan mengambil alih fungsi penindakan hukum.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara dengan hadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal, copet, jambret, maupun pelaku kejahatan jalanan.

Dedi menegaskan, hadiah hanya diberikan apabila pelaku berhasil diserahkan kepada kepolisian dalam keadaan hidup dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka sesuai proses hukum. Menurutnya, program itu bertujuan mendorong partisipasi masyarakat menjaga keamanan lingkungan, bukan mengajak warga melakukan aksi main hakim sendiri.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto turut menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai sayembara itu dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk ikut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama aparat.(*)

Bupati Tapsel: Kamtibmas dan Persatuan yang Kokoh Sangat Dibutuhkan

HUT 73 Tahun, Korps Brimob Polri Siap Hadapi Kamtibmas 2019

Bahaya Main Hakim Sendiri

Kapoldasu: Mari Sama-sama Jaga Kamtibmas Sumut

Kapoldasu : KBPP Polri Aset dan Potensi SDM Kamtibmas

Kapolsek Batangkuis Bersama Camat Siap Ciptakan Kamtibmas Kondusif