Alasan KPK Tak Kenakan Ancaman Hukuman Mati ke Tersangka Korupsi BNPB

Jakarta(harianSIB.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan tidak menjerat para tersangka korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di BNPB dengan pasal ancaman pidana mati.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pasal itu tidak diterapkan karena keterbatasan waktu untuk menetapkan tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT).

"Untuk penerapan kenapa tidak Pasal 2, Pasal 3, ya, tentunya rekan-rekan tahu bahwa kegiatan penyelidikan tertutup, dan kemudian ada peristiwa tertangkap tangan, tentunya KPK hanya mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status prosesnya apakah naik ke tahap penyidikan," kata Taufik, Jumat (16/10/2026).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi mengatur ancaman hukuman mati bagi koruptor yang makan uang negara dalam keadaan tertentu, salah satunya bencana.

Baca Juga:

• Satgas PRR Tinjau Pemulihan Pascabencana Longsor di Pakpak Bharat

Lebih lanjut, Taufiq menjelaskan dalam KUHAP terbaru dijelaskan penyidik harus segera menetapkan tersangka ketika melakukan penyelidikan tertutup yang berujung tertangkap tangan. Situasi itu, menurut dia, membuat membuat penyidik tidak menerapkan pasal tersebut.

"Sehingga dengan kondisi tadi, dan kecukupan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan tersebut, kita hanya, setelah dilaporkan ekspos, menerapkan pasal sebagaimana yang tadi sudah disampaikan yaitu Pasal 12 huruf i terkait benturan kepentingan," ujarnya yang dilansir CNN Indonesia.

KPK Dikabarkan OTT Bupati Klaten, Sejumlah Kepala OPD Ikut Diamankan

KPK OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Sita Duit Rp 1 Miliar

5 Orang Jadi Tersangka OTT KPK di BNPB, Termasuk Adik Kepala BNPB

Sita Rp1,4 Miliar dan Emas, KPK Tangkap Pejabat BNPB dalam Operasi Tangkap Tangan

KPK OTT Sekretaris Utama BNPB, Sita Uang Tunai Rp 1,4 miliar

KPK Ungkap 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, Ada Mantan Kepala BBPJN