Gus Irfan Buka Suara soal Dua Anaknya Diangkat Jadi Tenaga Ahli Kementerian Haji

Di luar persoalan pengangkatan tenaga ahli, Gus Irfan mengatakan Kementerian Haji dan Umrah menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya. Sebagai kementerian baru, instansi tersebut harus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus membangun struktur organisasi dan memenuhi kebutuhan pegawai.

Berdasarkan analisis jabatan pada 2026, kebutuhan pegawai Kementerian Haji dan Umrah mencapai 7.000 orang. Namun, jumlah personel yang tersedia saat itu baru sekitar 3.200 orang atau kurang dari separuh kebutuhan.

Keterbatasan tersebut membuat kementerian harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada jemaah haji.

"Karena itu semua sumber daya kita kerahkan. Termasuk outsourcing-outsourcing kita kerahkan untuk menutup kekurangan itu," ujarnya.

Menurut Gus Irfan, kekurangan pegawai tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Di Jawa Timur, misalnya, terdapat tujuh kantor Kementerian Haji tingkat kabupaten yang harus merangkap kepemimpinan.

Ia menyebut, hingga saat ini kebutuhan personel kementeriannya masih belum terpenuhi. Dari total kebutuhan 7.000 pegawai, jumlah yang tersedia diperkirakan baru sekitar 4.000 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 3.000 pegawai.

"Hari ini pun kita masih kekurangan. Dari kebutuhan 7 ribu pegawai kita mungkin baru 4 ribuan, masih kurang 3 ribu," ungkapnya.

Hingga September 2018, KPR untuk ASN dari Bank Mandiri Rp 700 M

Dua ASN dan Satu Honorer di Dinkes Taput Ditangkap Polisi saat Pesta Narkoba

Gaji Naik, Masyarakat Sergai Harapkan Kinerja ASN Lebih Baik

Wali Kota Padangsidimpuan Larang ASN Gunakan Gas Bersubsidi 3 Kg

JK Tegaskan Gaji-Tunjangan ASN Naik Bukan Karena Tahun Politik

Plt Bupati Labuhanbatu Minta Seluruh Kepala OPD Laporkan Penilaian Kinerja ASN