Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 16 Juni 2025

DPRD SU Minta Gubernur, Pangdam I/BB dan Poldasu Bersihkan Bumi Madina Dari Perusak Lingkungan

Redaksi - Selasa, 02 Maret 2021 18:00 WIB
508 view
DPRD SU Minta Gubernur, Pangdam I/BB dan Poldasu  Bersihkan Bumi Madina Dari Perusak Lingkungan
Foto Dok/Sugianto Makmur
Sugianto Makmur
Medan (SIB)
Anggota Komisi B DPRD Sumut Sugianto Makmur mendesak Pemprov Sumut untuk segera menghentikan aksi penambangan emas ilegal yang telah "menghancurleburkan" Sungai Batang Natal Kabupaten Madina (Mandailing Natal). Jika dibiarkan, bumi Madina akan rusak.

"Aksi penambangan emas ilegal ini sudah berlangsung lama, ikan-ikan dan hewan endemik yang hidup di Sungai Batang Natal terancam punah, harus segera diselamatkan," ujar Sugianto Makmur kepada wartawan, Selasa (2/3/2021) di DPRD Sumut menanggapi terus berlangsungnya penambangan emas ilegal di pinggir Sungai Batang Natal.

Dampak dari penambangan emas ilegal itu, lanjut Sugianto, masyarakat yang hidupnya sehari-hari bergantung kepada air sungai sangat terganggu, karena air sungai sampai ke muara kotor dan berlumpur. Nelayan di pesisir Natal juga mengeluh, karena hasil tangkap ikan dan udang pun berkurang.

"Selama beberapa bulan ini, ada lebih dari seribu unit excavator yang mengorek sungai Batang Natal secara terus menerus. Tanah dan batuan disaring untuk mengambil benda-benda yang berberat jenis tinggi dengan tenaga air," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Karena itu, anggota dewan peduli lingkungan hidup ini minta aparat penegak hukum menindak tegas para penambang ilegal, agar alam Kabupaten Madina yang indah dan lestari tidak hancur-lebur dikeruk para pengusaha demi mencari kekayaan pribadi dan kelompoknya.
"Kita sangat berharap kepada Gubernur Sumut, Pangdam I/BB dan Poldasu bersama-sama turun ke Madina membersihkan daerah itu dari para pengusaha perusak lingkungan, karena instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Sumut tidak akan mampu menindaknya," ujar Sugianto.

Perlu diketahui, katanya, dampak lingkungan dan dampak sosial akibat dari proses penambangan ilegal tersebut sudah begitu besar, bahkan mengakibatkan kelangkaan solar subsidi di daerah itu, karena habis diborong oleh pengusaha penambang untuk bahan bakar excavator, pompa air maupun genset. (*).

Editor
:
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru