Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut Dr Jonius Taripar P (JTP) Hutabarat mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut dan menginvestigasi penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi serta mahalnya harga pupuk nonsubsidi di Sumut yang selama ini menjadi keluhan masyarakat petani.
"Anggota TPF ini nantinya terdiri dari unsur Pemprov Sumut Cq Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, unsur Polri, Jaksa dan anggota legislatif, melakukan investigasi ke seluruh kabupaten di Sumut, guna mengetahui penyebab sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi serta mahalnya harga pupuk nonsubsidi," tegas JTP Hutabarat kepada wartawan, Senin (3/4) di DPRD Sumut.
Ditambahkan politisi Partai Perindo Sumut ini, terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan melonjaknya harga pupuk nonsubsidi harus menjadi perhatian serius pemerintah dan semua pihak dengan sesegera mungkin membentuk TPF, agar semuanya menjadi terang-benderang, sebab kasus ini hampir setiap tahun terjadi, sehingga sangat meresahkan petani.
Berkaitan dengan itu, tambah JTP Hutabarat, pihaknya mendorong Pemprov Sumut untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dengan membentuk TPF tadi, guna mengurangi kegelisahan masyarakat atas terjadinya kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk nonsubsidi.
"Dari hasil temuan reses dewan, hampir di seluruh kabupaten/kota di Sumut, seperti di Taput, Toba, Samosir, Humbahas, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang, Simalungun dan lainnya, para petani menyampaikan keluhannya ke dewan tentang sulitnya peroleh pupuk bersubsidi dan mahalnya pupuk nonsubsidi," tandas JTP.
Melihat kondisi ini, tandas mantan Kapolres Taput ini, Pemprov Sumut bersama Pemkab/Pemko se-Sumut perlu segera melakukan langkah alternatif berupa pengadaan/pembuatan pupuk organik , dengan melatih petani mengolah potensi yang ada, sebelum ada solusi mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi.[br]
"Perlu jadi perhatian semua pihak, kelangkaan pupuk bersubsidi sudah menjadi masalah nasional dan berdampak buruk bagi masyarakat petani yang mengalami kebangkrutan akibat gagal panen disebabkan tidak ada pupuk," tegas anggota Komisi E ini.
Diungkapkan anggota dewan Dapil Tapanuli ini, tingginya kebutuhan pupuk bagi petani, seiring dengan upaya meningkatkan produktifitas pertanian. Tapi upaya itu gagal, dengan kosongnya pupuk bersubsidi dan mahalnya pupuk nonsubsidi. Dalam kasus ini, diharapkan kepada Pemprov Sumut hadir mengatasinya dengan membongkar akar masalahnya.
"Saya kira TPF mampu mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi serta mahalnya pupuk nonsubsidi ini. Sebab banyak berkembang isu, pupuk bersubsidi jatah petani kebanyakan dijual ke pengusaha perkebunan dengan harga tinggi, sehingga petani tidak lagi kebagian jatah," ujarnya. (A4/a)
