Pj Bupati Aceh Besar Disomasi Kuasa Hukum Sulaimi Pasca Pencopotan sebagai Sekda

Jantho(harianSIB.com)

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, mendapat somasi dari kuasa hukum Drs. Sulaimi, M.Si, menyusul pencopotan Sulaimi dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan mutasinya sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Somasi tersebut tertuang dalam surat bernomor 4/ADV/ERA-LF/I/2025, yang dikirimkan oleh Kantor Hukum ERA LAW FIRM. Surat ini menyatakan bahwa Sulaimi telah memberikan kuasa khusus kepada tim kuasa hukumnya sejak 22 Januari 2025 untuk menangani persoalan hukumnya.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Hibahkan 15 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat dan RSUD di Tapteng
• Ulama Mesir Syeikh Abdurrachman Hassan Al Misri Berkunjung ke Kantor Bupati Labura

Salah satu pengacara yang menangani kasus ini, Erlizar Rusli, SH, MH, dalam rilis yang diterima harianSIB.com, menjelaskan bahwa kliennya diberhentikan sebagai Sekda dan langsung dilantik dalam jabatan baru hanya dalam hitungan menit. Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) tertanggal 20 Desember 2024, yang disampaikan kepada Sulaimi di ruang kerja Pj Bupati Aceh Besar pada 17 Januari 2025.

Erlizar juga mengungkapkan, setelah pelantikan, Sulaimi mengalami insiden dugaan intimidasi. Saat hendak meninggalkan ruang kerja Pj Bupati, ia berpapasan dengan seseorang berinisial Mul di ruang tunggu kantor bupati.

Baca Juga:

• Sekda Tapteng Erwin Harahap: Penjualan Asset Telah Sesuai Prosedur
• Buka Rakor Penguatan Kebijakan Keuangan Daerah untuk JKN, Pj Sekdaprov Sumut Optimis Capai Target UHC

"Tanpa menaruh curiga, klien kami menyalami Mul. Namun, tiba-tiba Mul melontarkan ancaman, 'Nyan kah loen peuingat, bek jak kurek-kurek atra kamo lapor bak Polda, yang pah rukok nyoe ku culok bak babah,' yang berarti, 'Itu kamu saya ingatkan, jangan korek-korek punya kami lapor ke Polda, nanti rokok ini saya colok dalam mulut,'" ungkap Erlizar.

Sulaimi yang terkejut dengan ancaman itu mempertanyakan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Perdebatan antara keduanya pun sempat memanas, hingga akhirnya dilerai oleh seorang kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Kuasa hukum Sulaimi mempertanyakan kehadiran Mul di lingkungan kantor Pj Bupati pada saat proses pelantikan berlangsung. Menurut mereka, Mul bukan seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.