Medan (SIB)
Wabah virus corona (Covid-19) yang meluas di Indonesia membawa dampak krisis kesehatan dan kemanusiaan yang berpotensi menciptakan krisis ekonomi nasional dan keuangan. Seiring adanya aturan work from home di sektor pemerintah maupun sektor swasta, sosial dan physical distancing serta penerapan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) terjadi perlambatan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) yang ditunda dan dihentikan pelaksanaannya akan berakibat rendahnya penyerapan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan APBN, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran negara.
Itu pernyataan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut Tirta Sebayang yang diterima SIB, Rabu (5/8) mengenai realisasi APBN Provinsi Sumut semester I tahun 2020.
Dijelaskan, kondisi luar biasa itu membuat Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang mengatur penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk UMKM dan koperasi serta antisipasi terhadap sistem keuangan.
Berdasarkan Perppu itu, Menkeu telah mengambil tiga langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020 yaitu pertama, refocusing anggaran K/L dan Pemda untuk percepatan penanganan Covid-19. Kedua, realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan Covid-19.
Kinerja APBN semester I Provinsi Sumut yaitu realisasi pendapatan Rp 9,62 triliun, naik Rp 1,42 triliun atau 17,34 persen dari realisasi pendapatan pada periode yang sama 2019. Hal ini menunjukkan dukungan berbagai sumber pendapatan negara dalam upaya memperkuat APBN di tengah tekanan ekonomi akibat Covid-19.
Realisasi pendapatan semester I tahun 2020 yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak dalam negeri Rp 8,33 triliun naik Rp 1,33 triliun atau 18,97 persen (yoy). Pajak perdagangan internasional Rp 387,12 miliar turun Rp 12,42 miliar atau minus 3,11 persen (yoy), dan PNBP Rp 906,12 miliar naik Rp 105,98 miliar atau 13,25 persen (yoy).
Sedangkan realisasi belanja negara di Provinsi Sumut sampai semester I tahun 2020 Rp 26,24 triliun atau 46,38 persen dari pagu Rp 56,58 triliun dan secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama 2019 yaitu Rp 30,99 triliun atau 45,93 persen dari pagu. Realisasi belanja negara ini meliputi realisasi belanja pemerintah pusat dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Realisasi belanja pemerintah pusat semester I tahun 2020 turun 13,82 persen dari periode yang sama tahun 2019. Menurunnya kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut di antaranya dipicu menurunnya kinerja realisasi belanja pegawai Rp 6,51 miliar atau minus 0,16 persen (yoy), belanja barang Rp 969,18 miliar atau minus 28,93 persen (yoy), dan belanja modal Rp 251,14 miliar atau minus 18,05 persen (yoy). Namun hanya realisasi belanja bansos yang mengalami kenaikan Rp 1,96 miliar atau 21,56 persen (yoy).
Dengan adanya kebijakan untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran yang kegiatannya dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19. Satker K/L perlu melakukan penyesuaian kembali penganggarannya dengan melakukan revisi anggaran. Sampai semester I, pagu terkait belanja dalam rangka penanganan Covid-19 adalah Rp97,10 miliar dengan realisasi Rp 4,37 miliar atau 4,5 persen. Revisi anggaran yang diajukan umumnya untuk pembelian masker, hand sanitizer, thermo gun, suplemen, desinfektan dan APD lainnya.
Sementara untuk kinerja TKDD semester I tahun 2020 terealisasi Rp 18,60 triliun atau 51,94 persen dari total pagu Rp 35,82 triliun.
Secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama 2019 yang terealisasi Rp22,14 triliun atau 51,03 persen dari total pagu Rp 43,38 triliun. Untuk realisasi transfer ke daerah yang meliputi DBH, DAU, DID, DAK Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 16,67 triliun atau 53,22 persen dari pagu Rp31,33 triliun. Sedangkan realisasi Dana Desa Rp 1,93 triliun atau 42,98 persen dari pagu Rp 4,49 triliun. (rel/M12/d)
