Jakarta (SIB)
TNI-Polri hingga Satpol PP menggelar operasi yustisi dalam rangka menekan penyebaran virus Corona. Sasaran dalam operasi ini adalah pendisiplinan warga yang tidak bermasker.
"Saya ingin menyampaikan bahwa operasi yustisi terkait dengan penggunaan masker ini akan nanti terdiri polisi, TNI, ada Satpol PP, ada jaksa dan hakimnya. Kenapa masker? Karena ini yang paling penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan kita akan tegas ya untuk mengenakan operasi ini," jelas Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9).
Gatot mengatakan, operasi yustisi ini akan digelar setiap hari dan setiap saat. Jajaran Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta akan berkoordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan operasi yustisi ini. "Akan dilakukan sepanjang hari, ada pagi, siang, dan ada beberapa daerah yang menerapkan jam malam, kita akan juga operasi pada malam hari. Kita akan koordinasikan dengan Bapak Kapolda, Bapak Kejati ya, untuk bisa bergabung dengan sesuai apa yang kita rencanakan," katanya.
Sasaran operasi yustisi diprioritaskan di lokasi yang menjadi klaster Corona. Terkait hal ini, pihak kepolisian akan meminta data klaster kepada Pemprov DKI Jakarta. "Tentunya juga kita meminta kepada pemerintah daerah klaster mana yang rawan seperti pasar dan perkantoran dan sebagainya kita akan jaga di sana. Kita akan ada, TNI-Polri di sana ada Satpol PP juga," lanjutnya.
"Tujuannya adalah untuk meminimalisir penularan di klaster-klaster tersebut. Jadi mungkin jangan kaget kalau ada polisi, ada TNI, ada Satpol PP, tujuan kita bukan untuk tujuan represif. Tujuan kita untuk menyelamatkan. Kita tidak mau ada korban lagi. Korban orang tua yang punya anak dan lainnya. Ini yang kita antisipasi," sambungnya.
Libatkan Preman Pasar
Dalam operasi tersebut, Polri menggandeng preman pasar untuk ikut mendisiplinkan warga di lingkungan pasar.
Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono mengatakan, pelibatan preman pasar ini tentunya dengan pengarahan dan pengawasan dari aparat penegak hukum. Preman diminta bersikap humanis dalam mendisiplinkan warga. "Kita juga berharap penegak disiplin internal di klaster-klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jegernya (preman, red). Kita jadikan penegak disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," kata Gatot.
Wakapolri mengatakan operasi yustisi digelar mulai kemarin. Selain TNI-Polri, Satpol PP pun dilibatkan dalam upaya pendisiplinan penggunaan masker.
Operasi yustisi dilakukan di lingkungan yang menjadi klaster Corona, seperti di pasar hingga perkantoran. "Tentunya juga kita meminta kepada pemerintah daerah klaster mana yang rawan seperti pasar dan perkantoran dan sebagainya kita akan jaga di sana. Kita akan ada TNI-Polri di sana, ada Satpol PP juga. Tujuannya adalah untuk meminimalisir penularan di klaster-klaster tersebut. Jadi, mungkin jangan kaget kalau ada polisi, ada TNI, ada Satpol PP. Tujuan kita bukan untuk represif," imbuh Gatot.
Dibagikan
TNI-Polri bersama Satgas Covid-19 serta KPU membagikan total 34 juta lebih masker ke seluruh Indonesia. Hal itu sebagai bagian kampanye penggunaan masker dan jaga jarak untuk menghindari kerumunan dalam rangka Operasi Yustisi dan Pilkada 2020 aman dan sehat.
"Total masker yang secara simbolik akan dibagikan di seluruh Indonesia ada sejumlah 34.355.302 masker. Nanti akan dibagikan secara serentak di seluruh Indonesia," kata Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Gatot menyebutkan pembagian masker itu nantinya akan dibagikan oleh Polda dan Polres di seluruh Indonesia. Jenderal bintang tiga tersebut juga berharap penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan bisa menjadi gaya hidup di tengah masyarakat. "Kita harus menjadikan protokol pencegahan Covid-19 sebagai perisai kehidupan dari bahaya Covid-19 sebagaimana Presiden mengatakan kampanye 'ayo pakai masker'," sebut Gatot.
Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) ini menambahkan, dalam menghadapi wabah virus Corona, seluruh komponen harus bersatu. Gatot meminta tidak ada lagi ego sektoral dalam penanganan virus tersebut.
Untuk itu, bersama jajaran TNI serta penegak hukum lain, Gatot mengatakan pihaknya akan segera melakukan Operasi Yustisi. Dalam operasi tersebut berupaya untuk mendisplinkan penggunaan masker pada masyarakat. "Kita launching bersama-sama Operasi Yustisi penggunaan masker. Nanti di situ ada polisi, ada TNI, ada kejaksaan, Satpol PP, dan ada dari hakim yang akan kita lakukan secara masif dengan saksi yang lebih tegas," ujar Gatot.
Terapkan PSBB Kembali
Secara terpisah, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan kota-kota di DKI Jakarta masuk dalam zona merah Corona selama 5 minggu terakhir. Kondisi itu membuat DKI Jakarta perlu kembali melakukan pengetatan aktivitas.
DKI Jakarta akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total mulai 14 September 2020. Satgas Penanganan Covid-19 menilai hal itu perlu dilakukan agar kondisi membaik dan masyarakat bisa menjalani kehidupan normal kembali.
"Dan ini menunjukkan kondisi dengan tingkat penularan yang cukup tinggi. Maka dari itu perlu pengetatan. Dan kalau kita lihat dari kondisi tersebut, mari kita jadikan ini adalah sarana pembelajaran kita bersama dan pembatasan aktivitas ini sudah seharusnya kita lakukan bersama sejak awal supaya bisa menekan kasus positif ini dan juga kematian," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/9).
Menurut Wiku, kondisi pengetatan di wilayah DKI Jakarta belum berjalan sempurna beberapa waktu terakhir. Karena itulah, Wiku meminta masyarakat menerima keputusan yang diambil untuk 'mundur satu langkah' dan kembali menjalani PSBB total.
"Dan tapi ternyata kondisi itu belum sempurna terjadi di beberapa waktu yang lalu. Dan kita harus menerima kenyataan ini dan kita harus mundur satu langkah untuk bisa melangkah kembali ke depan dengan lebih baik dan kehidupan yang lebih normal," ujarnya.
Wiku juga meminta masyarakat tetap menjaga kedisiplinan. Sikap disiplin masyarakat perlu dilakukan selama masa PSBB total di DKI. "Maka dari itu mari kita bangun kedisiplinan bersama jika kondisi ini tidak ingin terulang kembali," tandasnya.
Siapkan Hotel
Pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta dalam menangani Corona. Pemerintah pusat menyiapkan hotel bintang 2 dan 3 menjadi fasilitas kesehatan terkait Corona.
"Jadi peningkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu juga akan terus menambah fasilitas di hotel, termasuk memanfaatkan hotel bintang 2 dan 3 seperti yang dicontohkan di Sulawesi Selatan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara terpisah dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube BNPB, Kamis (10/9).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan tempat tidur isolasi Corona diprediksi akan penuh pada 17 September nanti. Hal itu terjadi bila penularan virus Corona (Covid-19) tak dapat direm.
Awalnya Anies mengatakan, sejak memasuki masa PSBB transisi, persentase keterisian tempat tidur isolasi Corona meningkat. Terutama pada Agustus. Dia kemudian menyampaikan Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan menggandeng rumah sakit swasta untuk menaikkan kapasitas tempat tidur untuk pasien Corona. Anies menargetkan jumlah tempat tidur akan bertambah 20 persen pada 6 Oktober mendatang.
Anies Baswedan mengatakan, negara dan masyarakat harus bekerja sama menghadapi pandemi Corona. Menurutnya, masalah pandemi Corona tidak akan selesai jika negara dan masyarakat tidak bekerja sama.
"Ketika kita menghadapi wabah ini, ada dua komponen yang harus bekerja sama. Satu adalah komponen negara dan dua komponen masyarakat. Tidak bisa penyelesaian masalah pandemi ini hanya unsur negara saja atau unsur masyarakat saja," kata Anies dalam sambutan di acara 'Pembagian Masker Secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai dan Sehat', di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9).
Anies pun menyoroti terkait pesta demokrasi berupa Pilkada 2020 yang akan dimulai dalam waktu dekat. Mantan Mendikbud tersebut kembali menekankan pentingnya penggunaan masker di tengah masyarakat.
Untuk diketahui, tren penyebaran virus Corona sendiri semakin tinggi, khususnya di DKI Jakarta. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat di Ibu Kota terkait penularan Corona. PSBB bakal berlaku seperti saat pertama kali diterapkan.
Tak Bisa Dihindari
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB Jakarta secara total mulai, Senin (14/9) mendatang. Hal ini diputuskannya dengan mempertimbangkan kasus penyebaran Covid-19 yang sudah tak terkendali di Ibu Kota.
Ketika PSBB pertama kali diterapkan di Jakarta pada April 2020 lalu, kegiatan perekonomian sangat terpukul. Bahkan, setelah PSBB Jakarta dilonggarkan atau memasuki masa transisi, aktivitas masyarakat masih belum kembali normal.
Di kuartal II-2020 saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami kontraksi dalam yakni -5,32%. Lantas, bagaimana dampak PSBB Jakarta jilid II ini terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal-III? Akankah Indonesia terjun ke jurang resesi?
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, ancaman resesi memang sudah tak bisa dihindari oleh Indonesia. Indef sudah memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 mengalami kontraksi lagi di level -1,3% sampai -1,7%.
Namun, dengan berlakunya kembali PSBB total di Jakarta ini, Tauhid memprediksi kontraksinya akan semakin melebar.
"Ya saya kira pasti potensi ke sana terjadi. Bisa di atas minus 1,7% karena hitungannya masih turun," kata Tauhid ketika, Kamis (10/9).
Namun, ia lebih mengkhawatirkan perekonomian Indonesia di kuartal IV-2020. Menurutnya, jika PSBB Jakarta ini berlangsung lama, maka potensi perekonomian Indonesia kembali positif di kuartal IV-2020 akan sangat kecil.
"Dampak sesungguhnya menurut saya bisa ke kuartal IV-2020, karena saya nggak yakin ini bisa selesai dalam waktu 2 minggu. Jadi bisa lebih lama dari 2 minggu dan efek ke kuartal IV saya kira akan punya pengaruh, dan beban pemerintah itu lebih besar untuk rebound di kuartal IV. Kalau harapannya di kuartal IV kembali positif, kalau ini diberlakukan lebih lama ya akan sulit," tutur dia.
Oleh sebab itu, ia meminta agar Pemprov DKI memberlakukan PSBB ini secara efektif dan betul-betul bisa menekan penyebaran kasus harian.
"Jadi catatan bagi ekonomi akan baik kalau PSBB efektif. Karena kalau tidak efektif maka akan rugi. Kasus tidak turun, tapi ekonomi sudah terlampau rugi," jelasnya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah juga mengatakan hal senada. Ia bahkan yang sebelumnya memprediksi Indonesia pasti resesi di kuartal III-2020 dengan pertumbuhan yang -3%, namun dengan PSBB Jakarta ini diprediksi bisa minus di atas 3%.
"Tanpa pengetatan PSBB saya perkirakan minus 3%, artinya resesi. Dengan pengetatan PSBB pasti naik lagi, di atas 3%," kata Piter.
Sementara, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 bergantung pada masa pengetatan PSBB Jakarta. Ia menilai, jika PSBB diperketat lebih lama, maka perekonomian Indonesia akan benar-benar terpuruk.
"Pertanyaannya akan berapa lama pengetatan ini berlangsung? Kalau lama, misal hingga akhir tahun, dampaknya akan besar. Ekonomi akan benar-benar kembali terpuruk. Penyaluran kredit akan kembali terhenti," pungkas Piter. (detikcom/detikfinance/d)
