Jakarta (SIB)
Edhy Prabowo menyatakan akan mundur dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap ekspor benur. Siapa kandidat yang bisa menggantikan posisi Edhy Prabowo di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)?
Direkrut Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada 2 kemungkinan pengganti Edhy Prabowo dari jabatan Menteri KKP. Kemungkinan pertama, pengganti Edhy Prabowo sama-sama berasal dari Partai Gerindra.
"Ada 2 kemungkinan. Pertama, pengganti Edhy akan tetap internal Gerindra, terutama yang masuk inner circle Prabowo, di mana loyalitas dan militansinya sudah teruji ke partai," kata Adi kepada wartawan, Kamis (26/11).
Sejumlah nama petinggi Gerindra pun dinilai Adi bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Edhy, seperti Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, hingga Sandiaga Uno. Posisi penting mereka di partai menurutnya tetap bisa memungkinkan untuk menjabat menteri.
"Yang jelas pengganti Edhy pasti sangat dekat Prabowo. Minimal bisa dilihat dari komposisi kepengurusan di partai. Nama seperti Ahmad Muzani, Sufmi Dasco, bahkan SandiagaUno masuk nominasinya," ungkap Adi.
"Sangat mungkin (pejabat teras partai jadi menteri). Edhy Prabowo juga waketum, jadi tak soal. Tergantung penugasan partai tentunya. Toh, menteri Jokowi ada yang ketum partai. Jadi tak masalah pejabat teras partai jadi menteri. Ada kecenderungan yang jadi menteri adalah pengurus teras partai, atau sangat dekat dengan ketum," lanjutnya.
Kemungkinan kedua, kata Adi, pos Menteri KKP akan diisi dari profesional. Hal itu juga akan menimbulkan pergeseran, di mana kader Gerindra akan mendapatkan posisi di kementerian lain untuk menggantikan kursinya yang hilang.
"Kedua, sangat mungkin pengganti Edhy dari pihak lain, entah profesional atau parpol lain, tapi jatah menteri Gerindra tak dikurangi. Hanya merotasi kementerian untuk jatah Gerindra. Menteri KKP boleh orang lain, tapi ada kader Gerindra yang diproyeksikan di kementerian lain. Karena koalisi Gerindra ke Jokowi bagian politik akomodasi. Wallahu a'lam, hanya Jokowi, Prabowo, dan Tuhan saja yang tahu soal posisi pos Gerindra andai tak lagi di KKP," ujarnya.
Tak Ikut Campur
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Gerindra sepenuhnya menyerahkan wewenang pengganti Edhy Prabowo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerindra disebut tak ikut campur dalam pergantian Edhy Prabowo.
"Iya kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif presiden. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kita akan tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," kata Sufmi Dasco Ahmad di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).
Dasco mengatakan, Gerindra belum ada pembicaraan soal pengganti Edhy Prabowo.
Selain mengundurkan diri dari jabatan Menteri KKP, Edhy Prabowo mengundurkan diri posisi Waketum Partai Gerindra. Dasco mengatakan Gerindra sudah menerima pengunduran diri Edhy Prabowo.
"Ya tentunya pengunduran diri dari Pak Edhy Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai dan karena sudah langsung diumumkan kami terima," imbuhnya.
Belum Ada Pembicaraan
Terpisah, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, ketika dihubungi, Kamis (26/11) mengatakan, terkait siapa yang akan menggantikan Edhy Prabowo, adalah hak prerogatif presiden. Dia belum mendengar pembicaraan terkait penggantian itu di Istana.
"Sementara ini kan ad interim dulu, kemudian nanti presiden punya hak prerogatif, menempatkan salah satu putra atau putri terbaik di republik ini," ujarnya.
"Belum ada (pembicaraan soal pengganti), saya kira presiden punya pertimbangan-pertimbangan, belum sampai kesana, sampai saat ini masih Pak Luhut sebagai menteri ad interim, tapi saya kira pak presiden punya suatu pertimbangan untuk menempati pengganti Edhy Prabowo," lanjutnya.
Presiden Jokowi telah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri ad interim. Hal tersebut berdasarkan surat yang diteken Mensesneg Pratikno. Adapun Luhut secara definitif menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi yang mengkoordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," kata Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi kepada wartawan, Rabu (25/11). (detikcom/f)
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
