Medan (SIB)
Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga prihatin terhadap kebijakan Pemprov Sumut yang merenovasi kantor Gubernur Sumut berbiaya Rp69 miliar, di saat perekonomian rakyat sedang terpuruk menghadapi pandemi Covid-19.
"Kita sangat prihatin, Pemprov Sumut terkesan tidak konsisten menentukan prioritas APBD Sumut TA 2021, karena di saat pandemi Covid-19 sedang mengganas, justru melakukan renovasi kantor Gubernur Sumut dengan biaya sangat fantastis sebesar Rp69 miliar," ujar Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Senin (2/8) di DPRD Sumut.
Menurut Bendahara DPW PKB Sumut ini, seharusnya Pemprov Sumut menunda renovasi dan merefocusing anggarannya untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 atau semacam menyalurkan Bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat golongan menengah ke bawah, guna membantu perekonomian rakyat yang sedang porak-poranda.
"Sebaiknya mendahulukan yang urgen dengan membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Apalagi, saat ini masyarakat tengah mengalami Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang tentunya masyarakat sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup," ujar Wakil Ketua Komisi B ini.
Bagi Zeira Salim, proyek rehab gedung Kantor Gubernur Sumut di tengah pandemi corona seperti sekarang ini sangat tidak tepat dan terkesan menghambur-hamburkan APBD, karena gedung yang ada sekarang masih sangat layak pakai untuk 5 hingga 10 tahun mendatang.
"Jangan jadikan "Sumut Bermartabat" hanya slogan, tapi prakteknya di lapangan kurang memihak rakyat. Saat ini rakyat butuh bantuan untuk makan, sehingga diperlukan ketegasan Gubernur Sumut mengalihkan anggarannya guna memenuhi kebutuhan pokok dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.
Di akhir keterangannya, Zeira sangat berharap agar Edy Rahmayadi memberi perhatian khusus kepada masyarakat yang saat ini benar-benar terpuruk menghadapi gelombang tsunami virus corona serta pemberlakuan PPKM Level 4 yang tentunya "memporak-porandakan" perekonomian rakyat. (A4/a)