Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, banyak negara saat ini memiliki ketakutan yang sama. Hal yang bikin banyak negara ketar-ketir adalah kenaikan harga barang-barang atau inflasi.
Jokowi mengungkapkan hal itu dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid, Senin (12/9).
"Sekarang yang ditakuti semua negara adalah kenaikan barang dan jasa, inflasi, paling ditakuti," tegasnya.
Di Indonesia sendiri, ancaman amukan inflasi muncul dari kenaikan harga BBM yang belum lama ini dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk ikut bekerja sama meredam laju inflasi.
"Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak ngerti inflasi itu apa dan berakibat kepada rakyatnya itu apa. Hati-hati dengan satu kata ini, inflasi, hati-hati," tegasnya.
"Sekarang, semua negara ketakutan dengan yang namanya inflasi dan instrumen yang digunakan biasanya adalah memakai menaikkan suku bunga. Uang kita lakukan sekarang ini di situ iya. Di lapangannya kita juga kerja. Sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik," ucapnya.
Pemerintah pusat sendiri sudah membuat aturan bahwa sebesar 2% dari alokasi dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) di daerah bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM.
"Ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. 2% bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," terangnya.
Menurut data yang dipegang Jokowi, per hari Senin (12/9/2022), 2% dari DAU bisa mencapai Rp 2,17 triliun. Sementara untuk belanja tak terduga ada sebesar Rp 16,4 triliun, dan baru digunakan Rp 6,5 triliun.
Jokowi mengatakan, pemerintah memperkirakan inflasi tahun ini akan bertambah 1,8%.
Namun menurutnya jika pemda ikut berpartisipasi dalam upaya meredam inflasi, dia meyakini inflasi tahun ini bisa di tahan di bawah 5%.
"Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8% dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama sama. Seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi covid. Saya yakin insha Allah bisa kita lakukan. Sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5%," terangnya.[br]
Ultimatum
Jokowi memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah (Pemda).
Ia mendorong pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi pengangkut pangan. Hal itu dilakukan demi mengendalikan inflasi.
"Misalnya harga bawang merah naik, kalau enggak salah paling banyak dari Brebes. Brebes-Lampung berapa transportasinya? Rp3 juta, berarti biaya transportasinya itu Rp3 juta ditutup oleh pemerintah daerah," ucap Jokowi.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, jika seluruh pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap pemberian subsidi angkutan pangan, maka inflasi dapat dikendalikan. Jika inflasi terkendali, harga pangan tidak akan mengalami lonjakan.
Jokowi bahkan menyarankan agar pemerintah daerah membeli langsung komoditi pangan utama masyarakat, seperti telur dari peternak ayam.
"Dari peternak kemudian dikirim kepada pasar sehingga kemudian harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak," ucapnya.
Pengalihan
Jokowi menambahkan, selagi transportasi angkutan pangan ditopang oleh pemerintah daerah, belanja tidak terduga juga dapat dialihkan untuk bantuan sosial (Bansos) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Konsep seperti ini, ujar Jokowi, pernah dilakukan saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Ini pernah saya lakukan saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan," pungkasnya.
Dalam pernyataannya, Jokowi pun sempat menyinggung sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini.
Presiden menegaskan agar realisasi APBD terus dikejar per September 2022 karena realisasinya masih 47 persen.
"Masih kecil sekali. Saya minta sekali lagi kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar waktu yang tinggal Oktober, November, dan Desember ini betul-betul anggaran yang ada segera bisa direalisasikan karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar," tegas Presiden. (detikfinance/Liputan 6/Merdeka/d)
