Jokowi: Politik Jangan Hambat Program Pemerintah

Jakarta (SIB)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahan ke semua menteri hingga kepala lembaga di Sidang Kabinet Paripurna. Jokowi meminta persaingan politik tidak menghambat program pemerintah.

"Untuk itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah menjadi terhambat," kata Jokowi dalam arahannya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/7).

Jokowi juga berbicara mengenai kondisi ekonomi di Indonesia hingga tantangan global. Selain itu, Jokowi meminta stabilitas politik tetap dijaga agar Pemilu 2024 berjalan lancar.

"Tetap jaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik," ujar Jokowi.

Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan relatif tinggi.

"Sidang kabinet paripurna pagi ini akan dibahas mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023, dan kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi bertahan relatif tinggi di atas 5% dan selama 6 kuartal berturut ekonomi kita tumbuh di atas 5%," kata Jokowi.

Jokowi juga bersyukur Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam grup Upper Middle Income Countries di tahun 2023 setelah sebelumnya turun ke grup Lower Income Countries pada tahun 2020.

"Bank Dunia per juli 2023 kembali memasukkan Indonesia, dalam growth upper middle income countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke growth lower income countries di tahun 2020 karena pandemi," tuturnya.

Kendati demikian, Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga untuk tetap waspada. Sebab, menurutnya tantangan yang dihadapi Indonesia di paruh kedua 2023 tidak mudah.

"Meski demikian situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal, lingkungan global yang masih tidak stabil pertama, kemudian ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah kelihatan ekspor kita menurun. Kemudian berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global," papar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta para jajarannya untuk hati-hati dengan inflasi global yang relatif tinggi. Dia juga meminta mereka untuk berhati-hati akan fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi.

"Untuk itu saya ingin menekankan beberapa hal harus menjadi perhatian kita semua yang pertama, fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah jadi terhambat," beber dia.

Hati-hati

Jokowi juga mewanti-wanti Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). Jokowi meminta kementerian dan lembaga negara tersebut untuk hati-hati dalam pembelian barang.

"Dan ini yang paling penting perlu saya tekankan, hati-hati dalam pembelian barang. Ini untuk Kemenhan, Polri, BIN, Kejaksaan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan alasannya mewanti-wanti Kemenhan, Polri, BIN, Kejagung. Sebab, keempatnya mendapatkan anggaran yang besar di APBN 2023.

"Karena angkanya saya lihat cukup besar, 29,7 (triliun). Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan di angka Rp 23,5 triliun. Kenapa saya sampaikan ini karena ini berdampak pada pemeliharaan perawatan pasti itu," tuturnya.

"Dan kelihatan ini pemeliharaan di PU Rp 14,9 triliun. Pemeliharaan di PU artinya pemeliharaan jalan irigasi. Sedangkan pemeliharaan K/L yang tadi saya sampaikan Rp 21,5 triliun langsung kelihatan," imbuh Jokowi.

Jokowi mengingatkan jangan sampai membeli barang banyak namun manfaatnya tidak maksimal. Karena itu, sekali lagi dia meminta agar jajarannya untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

"Ini hati hati jangan sampai kita beli barang banyak banyak yang akhirnya, kalau manfaat maksimal tidak apa-apa, tapi kalau tidak maksimal dan biaya pemeliharaan naik bisa Rp 21,5 triliun, ini harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus jaga agar APBN kita tetap sehat," tutur Jokowi. (detikcom/d)

Baca Juga:

• Megawati Sindir Upaya Pecah Belah PDIP: "Gile, Deh!"
• Pererat Silaturahmi, DPC PPP Sergai Buka Puasa Bersama dengan Kader dan Simpatisan