Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mendesak dibentuknya tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kerap terjadinya banjir bandang di kawasan Danau Toba, sebab setiap musim hujan tiba, daerah itu tetap mengalami tanah longsor disertai banjir bandang yang menerjang pemukiman penduduk.
"Dari hasil diskusi kita dengan pemerhati lingkungan hidup, para aktivis dan para mahasiswa, banjir bandang di daerah kawasan Danau Toba tidak terlepas dari rusaknya hutan dan hilangnya daerah tangkapan (penahan air)," tandas Baskami Ginting kepada wartawan, Senin (4/12) di DPRD Sumut.
Namun atas masukan dan saran berbagai pihak, tandas politisi senior PDI Perjuangan Sumut ini, untuk memastikan penyebab banjir bandang ini, perlu dibentuk tim investigasi yang melibatkan berbagai pihak, agar ada upaya konkrit menyelamatkan alam di kawasan Danau Toba.
Baskami melihat, dalam beberapa waktu terakhir ini, banjir bandang Humbahas merupakan rentetan peristiwa banjir yang semakin sering terjadi di kawasan Danau Toba.
"Harus ada kepedulian dan aksi konkrit baik Pemkab se kawasan Danau Toba, Pemprov Sumut dan pemerintah pusat menghentikan aksi-aksi perusakan hutan dan segera lakukan aksi reboisasi atau penghijauan secara massal, untuk mengantisipasi rentetan banjir bandang susulan," pungkasnya.
Seperti diketahui, tandas Baskami, sebelum terjadi banjir bandang serta tanah longsor yang menimpa Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja, Humbahas, telah terjadi banjir bandang menerjang kenegerian Sihotang (Desa Siparmahan, Dolokraja, Hariarapohan dan Desa Danpurtoba) Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Senin (13/11).
"Banjir bandang tersebut dikabarkan terjadi akibat dampak penebangan kayu di Desa Hutagalung, Tele sebagai konsesi PT TPL Tbk. Untuk memastikan hal ini, sangat perlu adanya tim investigasi yang didalamnya lintas sektoral melakukan penyelidikan," tambahnya.
Sektoral
Menyinggung banjir bandang serta tanah longsor yang menimpa Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja, Humbahas, Baskami mendorong pemerintah menanganinya secara lintas sektoral, agar para korban bisa segera ditemukan dan masyarakat yang terkena dampak banjir bandang ditangani sebaik mungkin.
"Pihak BPBD kita lihat telah bekerja maksimal. Kita berharap juga pihak Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan instansi terkait lainnya, harus ikut turun-tangan. Semua pihak harus memastikan ketersediaan pangan, pakaian dan obat-obatan yang dibutuhkan," katanya.
Begitu juga persoalan infrastruktur, drainase dan air bersih harus ditangani secara cepat oleh lintas sektoral, tambah Baskami, jangan biarkan masyarakat menderita didalam suasana duka saat ini.(**)
