Jakarta (SIB)Divisi Hubungan Internasional (Hubinter)
Polri menangkap buronan
Alice Guo yang merupakan mantan Wali Kota Filipina di Indonesia.
Polri pun berharap pemerintah Filipina mau mengirimkan buronan utama Badan Narkotika Nasional (BNN),
Gregor Has.
"Diharapkan juga hal yang sama Filipina mau mengirimkan buronan utama BNN an Gregor Has, yang sampai saat ini masih dinegosiasikan upaya pertukarannya," kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti saat dikonfirmasi, seperti dilansir Harian SIB, Rabu (4/9).
Khrisna menjelaskan Alice Guo ditangkap tim gabungan dari Hubinter beserta Polda Metro Jaya dan Polresta Bandung. Namun, dia belum merincikan lebih jauh ihwal lokasi dan kronologi penangkapan buronan Filipina itu.
Baca Juga:
Dia hanya mengatakan, penangkapan Alice Guo dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara Polri dengan Filipina.
"Penangkapan tersebut hasil dari proses kerjasama dengan
Polda Metro Jaya dan
Polresta Bandung," ujarnya.
Baca Juga:
Alice Guo yang memiliki nama China, Guo Hua Ping, menjadi buronan Senat Filipina setelah menolak hadir pada penyelidikan Kongres atas dugaan terlibat dalam sindikat kriminal China.
Guo kemudian membantah tuduhan tersebut dan bersikeras menyatakan bahwa ia yang lahir di Filipina menghadapi "tuduhan jahat."
Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering Council/AMLC) bulan lalu telah memasukkan tuntutan atas dugaan sejumlah pencucian uang terhadap Guo. Sebanyak 35 lainnya telah dilaporkan ke Departemen Kehakiman.
AMLC menduga Guo dan para tersangka lainnya melakukan pencucian uang senilai 100 juta Peso atau setara Rp27,3 miliar.
Guo yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Wali Kota Bamban, Provinsi Tarlac.
Penyelidikan Senat dimulai pada Mei setelah pihak berwenang menggerebek sebuah kasino di Kota Bamban pada Maret.
Pihak penegak hukum Filipina kemudian mengungkapkan terjadi penipuan yang dilakukan di fasilitas yang sebagian dimiliki Wali Kota Bamban saat itu.
ApresiasiSementara itu,
Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr. menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum Indonesia atas keberhasilan penangkapan
Alice Guo.
"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh personel penegak hukum yang memungkinkan penangkapan ini. Masyarakat mungkin tidak mengetahui detail rumit dari misi yang telah berhasil Anda selesaikan, tetapi atas nama mereka, terimalah ucapan terima kasih saya," kata Marcos dalam pesan video yang diunggah di laman Facebook resminya, Rabu (4/9).
"Kerja sama yang erat antara kedua pemerintah kita telah menyukseskan penangkapan ini," katanya.
Marcos berjanji bahwa pemerintah Filipina akan menjamin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya ketika menangani kasus Guo, yang diduga terlibat dalam sindikat judi daring ilegal dan perdagangan orang.
"Pemerintah ini terus menjalankan tugasnya untuk menerapkan aturan hukum. Guo berhak atas semua perlindungan hukum yang menjadi haknya berdasarkan hukum negara, dan sesuai dengan komitmen kami terhadap aturan hukum," kata Marcos.
"Namun, kami tidak akan membiarkan hal ini memperpanjang penyelesaian kasus, yang hasilnya akan menjadi kemenangan bagi rakyat Filipina."
Marcos mengatakan penangkapan Guo harus menjadi "peringatan" bagi mereka yang mencoba menghindari keadilan bahwa "tindakan seperti itu sia-sia".
Ia pun menegaskan bahwa hukum akan menjangkau siapa pun yang bersalah.
Marcos menjelaskan bahwa pengaturan untuk pemulangan Guo sedang diselesaikan.
Guo meninggalkan Filipina pada 18 Juli 2024. Dia dilaporkan menuju Malaysia, kemudian tiba di Singapura pada 21 Juli, dan melakukan perjalanan ke Indonesia pada 18 Agustus.
Adik perempuan Guo, Shiela, dan rekan bisnisnya, Cassandra Li Ong, sebelumnya ditangkap di Indonesia dan telah dipulangkan ke Filipina.
Marcos mengatakan, masyarakat akan segera mengetahui identitas orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pelarian Guo.
"Semua orang yang terlibat dalam membantu
Alice Guo meninggalkan Filipina secara ilegal sebagai buronan pasti akan membayar harganya. Pertanyaan Anda adalah, siapa yang akan dipecat?" kata Marcos.
"Kami tidak hanya akan memecat mereka, kami bahkan akan mengajukan kasus terhadap mereka. karena apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan bertentangan dengan semua kepentingan sistem peradilan Filipina," kata dia. (**)
