Thailand Bakal Cabut Legalitas Ganja, Industri Rp 16,2 T Terancam

Bangkok (harianSIB.com)

Pemerintah Thailand berencana mencabut legalitas penggunaan ganja di negaranya. Kebijakan itu menimbulkan ketidakpastian bagi industri yang bernilai lebih dari US$ 1 miliar atau Rp 16,2 triliun (kurs Rp 16.200) itu.

Industri ini berkembang pesat sejak ganja dihapus dari daftar narkotika oleh pemerintah Thailand pada 2022. Dorongan untuk membatasi penggunaan ganja muncul setelah Partai Bhumjaithai, yang sebelumnya mendukung legalisasi ganja, menarik diri dari koalisi pemerintahan.

Baca Juga:

• Peringatan! Sumatera Utara Peringkat Pertama Kasus Perdagangan Orang di Indonesia
• Kreator Konten ASEAN Meroket, YouTube Jadi Ladang Uang Baru?

Keputusan ini diambil menyusul dugaan kegagalan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dalam menangani sengketa perbatasan dengan Kamboja. Pada Selasa malam, Kementerian Kesehatan Thailand mengeluarkan perintah yang melarang penjualan ganja untuk keperluan rekreasional atau hiburan.

Pembelian ganja di toko ritel harus disertai resep dokter. Aturan ini akan mulai berlaku setelah diterbitkan dalam Lembaran Negara (Royal Gazette), yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Baca Juga:

• Kasus Naik di Asia, Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Waspada COVID-19
• Tutup Gelar Melayu Serumpun, Rico Waas Menari Melayu Bersama Seluruh Pengisi Acara dan Pengunjung

"Ganja akan diklasifikasikan sebagai narkotika di masa depan," kata Menteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsuthin, dikutip dari Reuters dan dilansir dari detikcom, Selasa (26/6/2025).

Thailand menjadi salah satu negara pertama di Asia yang melegalkan penggunaan ganja untuk rekreasi, tetapi dilakukan tanpa kerangka aturan yang jelas untuk mengatur sektor ini. Sejak saat itu, puluhan ribu toko dan bisnis ganja bermunculan di seluruh Thailand, terutama di kawasan wisata utama.

Kamar Dagang Thailand sebelumnya memperkirakan bahwa industri ganja, termasuk produk medis, bisa bernilai hingga US$ 1,2 miliar pada tahun 2025. Namun, akses ganja yang tidak diatur dengan baik telah memunculkan masalah sosial serius, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

"Kebijakan ini harus kembali ke tujuan awal, yaitu pengendalian ganja hanya untuk keperluan medis," kata Juru bicara pemerintah Thailand, Jirayu Houngsub.

Rencana kriminalisasi ulang ini mengejutkan banyak pelaku industri, termasuk Punnathat Phutthisawong, karyawan dispensari Green House Thailand di Bangkok yang berusia 25 tahun. Saat ini toko-toko ganja masih menerima pelanggan yang mayoritasnya adalah wisatawan.

"Ini sumber penghasilan utama saya. Banyak toko lain mungkin juga kaget karena mereka sudah berinvestasi besar-besaran," sebut dia. (*)