Masyarakat Kelurahan Pulopadang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu terus melakukan perlawanan terhadap beroperasinya pabrik kelapa sawit (PKS) PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) yang berdiri di tengah pemukiman mereka dan bersebelahan dengan sekolah. Truk-truk pengangkut sawit dilarang masuk, dan mereka meminta supir agar tidak memasok bahan baku ke pabrik warisan mantan Bupati Labuhanbatu yang ditangkap KPK pada Juli 2016.
Puluhan truk yang dilarang masuk terhenti di badan jalan. Truk-truk itu tidak bisa putar balik karena jalan tidak begitu lebar.
Apalagi, ada truk sawit yang mengambil jalur kanan dan terhenti karena tidak bisa masuk ke pabrik. Akibatnya mobil pribadi dan truk dari arah berlawanan juga terhalang lewat. Jalan lintas Pulopadang itupun macet total, Rabu (22/6).
Petugas kepolisian turun ke lapangan untuk membantu mengurai kemacetan, agar mobil pribadi dan juga truk yang membawa muatan yang akan keluar dari jalan Pulo Padang dapat meneruskan perjalanan. Namun semua terhalang karena rakyat melawan sampai PKS itu ditutup.
Seratusan warga yang menolak PKS itu tetap berkumpul di Posko Perlawanan Rakyat. Posko itu sengaja mereka dirikan untuk tempat berkumpul warga menolak PKS dan melarang truk sawit masuk ke PKS.[br]
Masyarakat tetap siaga di posko dengan segala kemungkinan risiko. Selangkah pun warga tidak akan mundur dari perjuangan yang menuntut PKS PT PPSP segera tutup dan dibongkar.
Warga juga memajang beberapa spanduk di lokasi posko. Dua di antaranya, "Angkutan PT PPSP Dilarang masuk" dan "Hai Pengusaha PKS PT Pulo Padang Sawit Permai, Jangan Tabrak Keputusan Gubsu No.188.44/594/Kpts/Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015-2035. Ingat! Masyarakat juga dapat bertindak Anarkis untuk Menolak PKS di Kelurahan Pulopadang".
Warga setempat, Zulpan Rambe menyebut aksi masyarakat melarang truk pengangkut sawit masuk ke PKS adalah bentuk penolakan masyarakat terhadap PKS yang dipaksakan berdiri di tengah pemukiman masyarakat dan di sebelahnya juga ada sekolah.
"PKS PT PPSP yang berbatasan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Islam dan di tengah pemukiman masyarakat, sangat tidak relevan dengan tata ruang perkotaan, serta perizinannya juga diduga tidak lengkap," sebutnya.
Mereka juga meminta Kementerian PUPR memeriksa kelayakan dan tata tuang wilayah tempat berdirinya PKS tersebut.
Menurut Zulpan Rambe, rakyat melakukan perlawanan atas beroperasinya pabrik karena menimbulkan polusi karena asapnya hitam, mengeluarkan limbah dan juga akan berdampak terhadap rusaknya jalan umum akibat dilintasi truk yang over tonase.[br]
Kordinator aksi, MQ Rudi meminta masyarakat yang melakukan perlawanan agar tidak terpancing provokasi yang berujung anarkis.
"Jangan terpancing provokasi. Kita tetap berada di Posko. Jika ada truk sawit yang memaksakan masuk, itu kita larang," sebutnya.
Sebelumnya, seratusan masyarakat Pulopadang telah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati. Mereka meminta Pemkab menutup pabrik kelapa sawit PT PPSP. (E5/c)
