Medan (SIB)
Direktur Utama PT Medan Bus Transport Jumongkas Hutagaol kembali menegaskan dukungannya terhadap program subsidi transportasi gagasan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu tindakan tepat sasaran, berkaitan dengan kenaikan harga BBM.
Namun sekaitan dengan itu, ia berharap agar pelaksanaannya diawasi di lapangan dengan ketat. Sehingga terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Demikian harapan JH, sapaan akrabnya, saat berbincang di kantornya Jalan Menteng VII Medan, Rabu (26/10).
"Permintaan kita sebagai pengusaha angkot agar pelaksanaan subsidi transportasi Pemko Medan diawasi juga aparat hukum.
Misalnya kejaksaan atau KPK. Karena kita tidak ingin, program bagus itu terganggu oleh ulah oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi," katanya.[br]
JH melihat, anggaran puluhan miliar untuk subsidi transportasi, tentunya sangat 'seksi' bagi oknum yang punya niat tidak baik.
"Apalagi sebagaimana saya katakan sebelum ini soal adanya kekhawatiran bahwa dana itu bisa saja tidak tersalur sepenuhnya karena situasi lapangan. Antara lain soal KTP yang sopir dan calon penumpang. Ini tentu harus jadi perhatian," urainya.
Penumpang Fiktif
Pada kesempatan ini, JH juga mempertanyakan, bagaimana pengawasan dari dinas terkait di lapangan, khususnya mengenai penggunaan 'barcode'. "Kami juga ingin menanyakan, bagaimana pengawasan di lapangan soal subsidi transportasi tersebut.
Misalnya soal penggunaan barcode. Apakah ada batas berapa kali dalam sehari digunakan oleh nomor atau HP yang sama?" tanyanya.
Sebab bisa saja, lanjut JH, penggunaan 'barcode' tadi menjadi celah untuk permainan, yang tentunya harus jadi perhatian serius pihak terkait. "Apakah ada aturan berapa kali sebuah nomor atau HP menggunakan? Jangan-jangan ada penumpang fiktif," sebut pengusaha yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia transportasi ini. Hal itu juga perlu menjadi perhatian, katanya.
Untuk itu, ia berharap, selain soal KTP, agar pengawasan di lapangan juga berlaku dengan menyeluruh. "Kemarin saya sudah menyinggung soal KTP yang sepertinya harus jadi bahan evaluasi ulang. Sekarang saya juga menyampaikan perlunya pengawasan sebagaimana saya paparkan di atas," tutup JH.[br]
Sementara itu, saat dikonfirmasi soal permintaan pengusaha angkot agar pelaksanaan subsidi transportasi Pemko Medan diawasi juga oleh KPK maupun kejaksaan karena dinilai bisa juga berpotensi ada permainan maupun korupsi, Kadis Perhubungan Medan Iswar Lubis, hingga berita ini ditayangkan, belum membalas pesan WA yang dikirimkan wartawan.
Demikian juga dengan pertanyaan wartawan soal bagaimana pengawasan dinas terkait di lapangan soal penggunaan barcode, apakah ada batas berapa kali dalam sehari penggunaannya oleh nomor atau HP yang sama, Kadishub Medan juga belum membalas.
Pesan yang wartawan kirimkan melalui aplikasi WA, terlihat hanya terbaca, namun belum ada balasannya hingga berita ini dikirim ke redaksi. (R5/Rel/f)
