Langkat (SIB)
Ricuh penghalangan proses tender paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Langkat masih berlanjut.
Proses tender proyek di Dinas PUPR Kabupaten Langkat kembali ricuh, Senin (10/11) di Kantor Bupati Langkat.
Ricuh penghalangan dilakukan oleh sejumlah orang diduga suruhan dari orang-orang yang ingin menguasai paket proyek bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) Kabupaten Langkat.
Sejumlah peserta tender, diundang guna pembuktian kualifikasi dokumen perusahaan.
Sesuai undangan peserta tender diminta hadir Selasa (10/11) di ruang bidang pengadaan, kantor bupati Langkat.
Terlihat sejumlah orang berkumpul, menguasai kantor Bupati, menghalangi peserta tender untuk penjelasan dokumen perusahaan.
Sejumlah petugas keamanan dari Polres Langkat terlihat di sekitar lokasi kantor Bupati. Tapi tidak terlihat ada inisiatif untuk menyelesaikan dan mengurai permasalahan yang terjadi. Sejumlah orang bebas di sekitar lokasi melakukan intimidasi kepada peserta tender yang datang.
Ketua Gapeksindo, Josua Pangaribuan menyesalkan berulangnya penghalangan peserta tender proyek, saat menghadiri undangan pembuktian kualifikasi perusahaan.
"Penghalangan peserta tender berulang kembali, oleh orang-orang yang tidak jelas" katanya.
Lebih jauh, kepada wartawan ia menyampaikan, "Kita justru menduga ada dukungan dari dinas maupun bupatinya sendiri, karena tidak mungkin ada orang yang berani berbuat onar di wilayah kekuasaan kantor bupati dengan semena-mena," ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman di dua bulan lalu, sewaktu menyanggah hasil pemenang ke panitia lelang, panitia lelang berdalih bahwa mereka tetap menunggu di dalam ruangan, dan apa yang terjadi di luar kuasa mereka.
Di Langkat, proses lelang menjadi tidak fair, sebab seharusnya tender itu berlangsung dengan tanpa tekanan, agar harga penawaran lelang lebih realistis.
Wartawan yang saat itu hendak meminta tanggapan panitia Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan tidak berhasil dihubungi, akibat sejumlah orang menguasai pintu ruangan Pokja kantor Bupati Langkat.
Dihubungi melalui selular ketua Pokja tidak menjawab.
Kapolres matikan HP
Merasa dirugikan, akibat pihaknya dihalangi "preman" Josua Pangaribuan berusaha menghubungi Kapolres Langkat guna melaporkan kejadian.
Menurut Josua yang Ketua Gapeksindo ini, sebelumnya nomor orang nomor satu di Kepolisian Ressort itu, awalnya masih hidup, namun setelah di hubungi melalui whatsApp-nya, HP Kapolres yang sebelumnya dipublikasikan lewat media guna memudahkan pelaporan masyarakat itu pun tidak aktif. (AS/f)
