Pematangsiantar (SIB)
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar (eksekutif dan legislatif) diharapkan sehati sepikir menuntaskan kelanjutan pembangunan 14,6 Km ruas jalan outer ring road (jalan lingkar luar) untuk mengatasi kemacetan arus lalulintas di inti kota dan jalan protokol Simpang Dua-Jalan DI Panjaitan, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Gereja.
Pantauan SIB di lapangan, Selasa (2/1), ruas jalan protokol seperti Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Sudirman, meski satu arah terkesan volume kendaraan berbagai jenis roda enam, roda empat terpaksa "merangkak" bergerak, terkadang menimbulkan kemacetan.
Paling parah di titik ruas jalan menuju inti atau ke luar kota. Jika dari arah Parapat, mulai dari Jalan DI Panjaitan Simpang Dua, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Gereja, puluhan kendaraan umum dan kendaraan pribadi terpaksa sabar menunggu giliran bergerak, petugas lintas instansi harus ekstra kerja keras mengatur antrian, memitigasi kemacetan.
Pengamat transportasi, Daniel Setiawan mengkritisi Pemko Pematangsiantar (eksekutif-legislatif) seraya berharap sebaiknya sehati sepikir menuntaskan kelanjutan pembangunan ruas jalan outer ring road mulai dari titik Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba tembus ke Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun. "Urgensi outer ring road ini (jalan lingkar luar) mengatasi kemacetan kendaraan lalulintas," tegasnya.
“Kalau terbatas APBD Kota menyandang dana untuk kelanjutan pembangunan, solusi alternatif, eksekutif dan legislatif mengusulkan sebagai pranata hukum administrasi, status proyek outer ring road jadi ruas jalan nasional ke Pemerintah Pusat c/q Kementerian PUPR,” kata pengamat transportasi itu membuat preferensi perbandingan.
Informasi diperoleh SIB, kelanjutan pembangunan ruas jalan outer ring road mangkrak, meski sudah tiga wali kota berganti sampat saat ini. Wali Kota Pematangsiantar Ir RE Siahaan masa bhakti tahun 2004-2009 menggagasi dan memulai pembangunannya, namun proyek outer ring road belum tuntas dibangun. Tercatat, sampai awal tahun 2024 ini, sudah yang ketiga wali kota mengendalikan roda pemerintahan dan pembangunan di kota Adipura tersebut.
Menyikapi kondisi manajemen kota untuk memitigasi kemacetan lalulintas, karena volume kendaraan cukup tinggi sesuai perkembangan zaman, Daniel Setiawan berharap Pemko setempat (eksekutif-legislatif) sama-sama memperjuangkan bantuan anggaran dari APBD Provinsi atau APBN. "Dituntut kemauan serius wali kota dan pimpinan DPRD setempat," harapnya. (**)
