LSM LIRA Simalungun Siap Dukung Program Pemerintah dan Berikan Inovasi untuk Pembangunan

Simalungun (SIB)

Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Simalungun Hotman Petrus Simbolon SH, mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah, memberi inovasi dalam membangun kabupaten Simalungun dan siap untuk memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah supaya tujuan masyarakat itu tercapai sesuai dengan kebutuhan. Serta siap bersinergi dan mrndukung program-program pembangunan di daerah tersebut.

Namun sangat disesalkan lanjutnya didampingi wakil Bupati LSM LIRA Rudi Lubis, Sekda B Purba, Bendahara Sulastika dan pengurus lainnya kepada wartawan, di Kantor LIRA, Jaalan Sangnaualuh Kecamatan Siantar, Kabuoaten Simalungun, akhir pekan lalu, pihaknya menemukan di salah satu kecamatan di Kabupaten Simalungun ada oknum yang membentuk komposisi LIRA.

Setelah dilakukan pendalaman yang dilakukan, ternyata sekelompok oknum tersebut tidak memiliki keabsahan / tanpa legalitas yang sah.

Oleh karena itu Bupati LSM LIRA Kabupaten Simalungun menyikapi hal tersebut dengan membuat laporan ke Polres Simalungun terkait adanya yang mempergunakan logo ilegal.

"LSM LIRA mulai dari tingkat pusat hingga daerah hanya satu padu, tidak ada tandingan . Maka ini kami lakukan untuk menertibkan organisasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku, maka di kabupaten Simalungun kami sikapi bahwasananya tidak ada lembaga yang dua bersamaan memakai logo yang sama sesuai dengan peruntukan yang sudah didaftarkan di hak paten / hak cipta," tegasnya.

Untuk di kabupaten Simalungun sudah terbentuk di Tahun 2014 DPP LIRA Kabupaten Simalungun hanya ada satu dan sebagai Bupati LIRA Hotman Petrus Simbolon dibantu kepengurusan lainnya, sesuai sengan logo / merek yang sah fan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah terbentuk di beberapa kecamatan di Kabupaten Simalungun dan pihaknyalah yang memiliki logo merek yang sah. Serta jika ada oknum / masyarakat yang mempergunakan logo tersebut pihaknya merasa dirugikan dan akan disikapi dengan proses secara hukum.

Untuk itulah diharapkannya atas kaporan yang disampaikan ke Polres Simalungun, agar persoalan-persoalan yang memang melanggar aturan, haruslah diproses secara hukum berlaku. (D3)