Kapolres Pematangsiantar Hadiri Rakor Stabilitas Kamtibmas Jelang Pemilu 2024

Pematangsiantar (harianSIB.com)

Kapolres Pematangsiantar AKBP Yogen Heroes Baruno menghadiri rapat koordinasi (rakor) Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pematangsiantar untuk membahas stabilitas kamtibmas menjelang Pemilu 2024, di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Senin (22/1/2024).

Rakor yang dibuka Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani itu, dihadiri Kajari Pematangsiantar Jurist Sitepu, mewakili Dandim 0207 Simalungun Mayor Inf Margana, Ketua Bawaslu Pematangsiantar Nanang Wahyudi Harahap, Ketua KPU Pematangsiantar Muhammad Isman Hutabarat, tokoh agama, pengurus Walubi dan pimpinan vihara.

Susanti Dewayani mengatakan rakor tersebut merupakan ajang silahturahmi sekaligus komunikasi untuk mewujudkan situasi kondusif menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Ini merupakan tanggungjawab kita semua dengan melibatkan elemen masyarakat. Dengan kerja sama, sinergi dan kolaborasi serta masukan-masukan yang diperoleh dari kegiatan ini akan tercipta stabilitas kamtibmas di Pematangsiantar," katanya.

Rakor ini juga berkaitan menyambut Imlek Fair 2024. Untuk itu, diharapkan ada masukan-masukan dari komunitas Tionghoa seperti Sekretaris Walubi, ketua panitia Imlek Fair dan pimpinan vihara.

Sementara itu, AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan rakor tersebut untuk membicarakan konsep Imlek Fair.

"Sehingga menjelang pemilu kita semua bisa bergembira bersama dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan," kata Yogen.

Yogen mengatakan sebelumnya sudah mengundang komunitas-komunitas Tionghoa terkait Imlek Fair 2024, di Jalan Thamrin, menggunakan fasilitas umum.

"Saya meminta panitia untuk memastikan kegiatan tersebut. Kita dengar bersama dari pimpinan vihara bukan penolakan, saya tahu mereka mendukung. Tapi biar bagaimana pun, itu merupakan tempat ibadah dan kita langsung menghargainya," katanya.

Saat diusulkan di Jalan Thamrin, Yogen meminta untuk dikaji terlebih dahulu, diterima atau tidak oleh pemilik toko, vihara, angkutan umum yang beroperasi dan lainnya.

"Inilah yang harus kita bahas bersama, sehingga semua bisa mendukung kegiatan tersebut," kata Yogen.

Yogen juga menjelaskan alasan mengapa mengundang Ketua KPU dan Bawaslu Pematangsiantar. Menurutnya, hal ini untuk menyampaikan ada kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dari kegiatan tersebut. Sebab, jadwal Imlek Fair merupakan masa tenang kampanye pemilu.

"Saya mendukung dan mensupport selama ada surat resmi dari panitia. Nanti Kasat Intel akan mendeteksi dan akan mengeluarkan surat izin keramaiannya. Tapi kita ketahui bersama adanya kemungkinan kampanye saat masa tenang, inilah yang harus diantisipasi dan waspadai bersama," katanya.

Ketua Bawaslu Pematangsiantar, Nanang Wahyudi Harahap mengatakan pada 10 Februari 2024, sudah memasuki hari terakhir masa kampanye. Di mana, pada 11-13 Februari 2024, sudah memasuki masa tenang dan tidak ada lagi kegiatan kampanye dan lainnya.

"Jangan sampai tanggal 11 Februari 2024, ada yang sengaja mengambil momen berkampanye di sana. Kalau bisa kegiatan Imlek Fair diundurkan, sehingga tidak bersinggungan dengan masa tenang," katanya.

Hasil rapat koordinasi tersebut, Forkopimda mendukung pelaksanaan Imlek Fair sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan waktu kepada panitia pelaksana Imlek Fair 2024 selama 1 minggu untuk memberikan konsep secara detail dan terus berkomunikasi dengan Polres Pematangsiantar. (*)