Tapanuli Utara (SIB)
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Tarutung menjadi tuan rumah pelaksanaan diskusi monitoring dan evaluasi survey persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan survey persepsi anti korupsi (SPAK) yang diselenggarakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Senin (19/2).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang HAM dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumut yang diwakili Kepala Bidang HAM, Flora Nainggolan beserta Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Bram Gun Saulus Lumban Gaol beserta staf melaksanakan monitoring pelaksanaan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPKP - SPAK) di Rutan Kelas II B Tarutung yang diikuti seluruh unit pelaksana teknis lingkup Kanwil Kemenkumham Sumut secara daring dan luring.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dalam rangka pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut serta pemetaan persepsi pengguna layanan terkait usaha pencegahan korupsi.
Survey itu bertujuan memperkenalkan perubahan isi dan tampilan aplikasi terbaru di mana pelaporan yang dilakukan setiap triwulan yang akan menjadi sarat utama data dukung dalam penilaian WBK dan WBBM.
Flora Nainggolan menyampaikan, dalam pelaksanaan survey SPKP dan SPAK khususnya Rutan, Lapas, Kanim diharapkan menyampaikan responden untuk setiap bulannya. Jangan hanya sesuai standar minimal yaitu 30 responden diharapkan lebih dimaksimalkan lagi setiap bulannya.
“ Dengan dilaksanakannya kegiatan survei itu maka transparansi dan keterbukaan atas layanan publik di unit pelaksana teknis (UPT) diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dia mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada pengguna jasa layanan yang dinilai berdasarkan indikator - indikator yang tercantum dalam survey online.
Kepala Rutan Kelas II B Tarutung bersama pejabat struktural Rutan Kelas Tarutung sebagai pengemban tugas layanan masyarakat menyambut baik verifikasi lapangan itu. (**)