KoRaSSS Kritisi Program MBG, Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Irigasi di Simalungun

Simalungun (harianSIB.com)

Pendiri Koalisi bersama Rakyat untuk Siantar-Simalungun Sejahtera (KoRaSSS), Drs Rikanson Jutamardi Purba Ak mengkritik kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi.

Menurutnya, program ini berdampak pada pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun hingga berpotensi menjadi nol rupiah di tahun anggaran 2025.

Baca Juga:

• Bupati dan DPRD Humbahas Tandatangani Keputusan Bersama Tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2024
• Ekonomi Simalungun Mulai Pulih, KoRaSSS Optimis Bisa Tumbuh Lebih Baik Lagi

"Untuk mewujudkan MBG ini, pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Pengaruhnya, DAK Fisik tahun anggaran 2025 pada Dinas PUTR Simalungun berpotensi dipangkas hingga nol rupiah," ujar Jutamardi, Kamis (20/2/2025).

Ia menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Simalungun. Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dana DAK sangat diperlukan untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan rusak dan saluran irigasi.

Baca Juga:

• IDAI Sumut Apresiasi Percepatan Pembangunan SPPG
• Zeira Salim Ritonga: Dorongan Gubernur Soal Percepatan Lahan SPPG Sangat Strategis Sukseskan Program MBG

"Simalungun mengandalkan DAK dalam mendorong peningkatan pembangunan. Jika DAK Fisik dipangkas hingga nol, maka mimpi perbaikan jalan dan irigasi akan sirna di tahun 2025 ini. Ini tentu berdampak pada perputaran ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Jutamardi pun menekankan bahwa perbaikan jalan dan irigasi merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Simalungun. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan DAK Fisik dianggap tidak tepat sasaran karena dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah.

Sementara itu, program MBG dinilai hanya menyasar masyarakat dengan ekonomi rendah dan tidak serta-merta menjamin kesejahteraan secara luas.

Karenanya, ia mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut agar pembangunan daerah tetap berjalan, tanpa mengorbankan sektor infrastruktur yang vital bagi masyarakat Simalungun. (**)