KTH Sama Mangrove Bersatu Keluhkan Bangunan Liar di Hutan Lindung Bogak Besar

Namun akhir-akhir ini, keluhnya, ada pihak yang diduga ingin mengklaim lahan tersebut dengan mendirikan bangunan pondok-pondok dan rumah permanen yang telah direnovasi.

"Kami pernah melarang oknum yang juga warga sekitar, untuk tidak membangun apapun terhadap lahan yang dikelola kelompok, namun tidak diindahkan dan tetap melanjutkan aksinya," ungkapnya

Khairul menyebutkan pihak pemerintah desa juga telah memediasi permasalahan tersebut dengan menggelar pertemuan di Kantor Desa Bogak Besar pada 8 Januari 2025 dengan dihadiri kepala desa, Bhabinkamtibmas Babinsa dan Kabid Pariwisata, serta KTH Sama Mangrove Bersatu, dan masyarakat yang dihimpun oleh oknum tersebut.

Baca Juga:

• Polsek Bilah Hulu Salurkan Bantuan Pangan ke Pondok Pesantren Darul Aman Ash Shiddiq Pematangseleng
• Hakim Tolak Tuntutan Pencabutan Izin Profesi Pengacara Ronald Tannur

'Dalam mediasi tersebut, disepakati jangan ada kegiatan sebelum ada kesepakatan antara kedua pihak. Namun faktanya, oknum itu tetap beraktivitas melakukan pembuatan pondok dan perehaban rumah di areal tersebut," sebutnya.

Karena tidak diindahkan, lanjutnya, akhirnya KTH Sama Mangrove Bersatu melaporkan perbuatan warga yang melakukan aktivitas pembangunan pondok dan rumah tanpa izin di areal hutan lindung tersebut ke Polres Sergai pada 24 Februari 2025.

Baca Juga:

• Muniruddin Ritonga Usulkan Tidak Saja SMA/SMK Gratis di Sumut Tapi Juga Sekolah Pesantren dan Madrasah
• Sekretariat DPRD Sergai Rutin Jaga Kebersihan Lingkungan

"Kami berharap pihak kepolisian untuk segera menanggapi laporan kami, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang melanggar hukum di lokasi hutan lindung yang kami kelola," jelasnya.

Selain itu, KTH Sama Mangrove Bersatu juga meminta DPRD Sergai, khususnya Komisi B untuk turun ke lokasi, karena disinyalir telah ada proses ganti rugi (jual beli) tanah di areal hutan lindung yang dikelola KTH Sama Mangrove Bersatu.