Aksi Damai Mahasiswa dan Warga Sergai, Aspirasi Diterima DPRD dan Bupati

Sergai(harianSIB.com)

Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dan warga Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), berlangsung damai dan tertib. Aksi tersebut dilaksanakan di dua titik, yakni depan gedung DPRD Sergai dan Mapolres Sergai, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga:

• Mahasiswa Gelar Aksi di Depan DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat
• Massa Mahasiswa Bakar Ban Bekas di DPRD SU Kecam Keras Menteri Lecehkan Guru

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan yang mencakup isu-isu strategis, mulai dari pemberantasan korupsi hingga pemerataan pembangunan daerah.

Sebanyak 25 poin tuntutan disampaikan koordinator aksi, Pandu Prasetya dan Muslim Lubis, yang memimpin jalannya demonstrasi.

Baca Juga:

• Salurkan Bantuan Beras untuk Pengemudi Ojek dan Betor, Bupati Sergai Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas
• Polisi Ungkap Peran Enam Tersangka Penghasut Kerusuhan di Jakarta

Wakil Ketua DPRD Sergai, James Pangaribuan, menerima langsung massa aksi di kantor DPRD. Ia menyatakan dukungannya terhadap salah satu tuntutan utama demonstran, yakni pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor.

"Regulasi ini sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.

Setelah dari DPRD, massa melanjutkan aksi ke Mapolres Sergai. Di lokasi ini, mereka disambut langsung Bupati Sergai Darma Wijaya, Wakil Bupati Adlin Tambunan, serta Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu.

Ketiganya mendengarkan dengan seksama aspirasi yang disampaikan, termasuk permintaan pendirian universitas negeri di Sergai, penindakan terhadap alat tangkap ikan ilegal seperti pukat trawl di perairan Sergai, serta berbagai isu sosial lainnya.

Bupati Sergai Darma Wijaya menyampaikan apresiasi atas sikap tertib para demonstran. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengkaji dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Kami terbuka terhadap semua aspirasi masyarakat. Soal universitas negeri dan persoalan alat tangkap ikan ilegal, akan kami bahas lebih lanjut dengan pihak terkait," pungkas Bupati. (**)