Medan (SIB) -Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan menganggarkan pengadaan dan rehabilitasi 300 unit rambu-rambu lalu lintas di Kota Medan, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2019. Keterangan itu disebutkan Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat saat diwawancara melalui telepon seluler, Rabu (5/12).
Dikatakan, pengadaan dan rehabilitasi rambu-rambu lalu lintas yang merupakan agenda rutin tahunan itu dianggap perlu dilakukan karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya, penyediaan rambu-rambu lalu lintas yang memadai dan berfungsi maksimal, penting untuk menjamin keselamatan pengendara. Meski mengaku tidak mengingat secara rinci jenis ke-300 unit tersebut, namun disebutkan di antaranya terdapat pengadaan 190 unit rambu lalu lintas standar, dan perawatan 20 unit rambu lalu lintas tiang tinggi.
"Kerusakan rambu-rambu lalu lintas seperti traffic light sering terjadi di wilayah Medan Utara, untuk itu kami telah menempatkan petugas untuk memantau di kawasan tersebut," sebutnya.
Disebutkan, kucuran anggaran dari APBD Kota Medan TA 2019 ke Dinas Perhubungan Kota Medan terbagi atas belanja langsung sekira Rp74,4 miliar dan belanja tidak langsung Rp49,19 miliar. Menurutnya, dengan anggaran itu program pembangungan Kota Medan bisa dilakukan dengan maksimal, khususnya dengan dukungan pihak terkait dan masyarakat.
Dijelaskan, kerusakan rambu-rambu lalu lintas disebabkan sejumlah faktor antara lain, faktor usia yang menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas rambu-rambu lalu lintas meski dilakukan perawatan rutin, serta aksi pengrusakan bahkan pencurian komponen rambu-rambu tersebut.
Sementara, Pengamat Anggaran Elfenda Ananda mengatakan, pemerintah wajib memberikan fasilitas umum yang baik dan memadai kepada masyarakat, apalagi untuk mendukung keselamatan dan keamanan kepada masyarakat. Mengingat tingginya mobilisasi dan penggunaan alat transportasi di Kota Medan, rambu-rambu lalu lintas sangat penting bagi keselamatan pengendara.
"Kesadaran masyarakat membayar pajak, harus diseimbangkan pemerintah dengan menyediakan fasilitas yang memadai," harapnya. (A15/d)