Seribuan Mahasiswa Hadiri Mimbar Kerakyatan Medan Tolak Politik Dinasti

Medan (SIB)

Seribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Medan menghadiri Mimbar Kerakyatan di Lapangan Reformasi Kampus Universitas Katolik (Unika) St Thomas, Jalan Setia Budi, Tanjung Sari, Medan, Kamis (30/11).

Mimbar Kerakyatan dibuka Rektor Unika St Thomas Medan, Prof Dr Maidin Gultom SH MHum. Mimbar tersebut bertemakan "Tahta untuk Rakyat" itu, diisi orasi dari para mahasiswa, budayawan dan akademisi, di antaranya Dadang S Pasaribu (akademisi), Ibnu Arsib Ritonga (mahasiswa), wartawan senior/budayawan Idris Pasaribu.

Para orator mengkritisi kondisi politik dan demokrasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat dipimpin Anwar Usman yang mengubah aturan soal persyaratan pencapresan.

Mereka juga menolak politik dinasti dan mengecam putusan MK yang mengubah aturan syarat pencapresan, di mana MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Mahasiswa juga membentang poster-poster antara lain bertulis "Sakit Kalah Parlay...Lebih Sakit Putusan MK", "MK Lagi Sakit" dan "Ubah UU untuk Anak". Sebagian mahasiswa mengenakan topeng.

Ibnu Arsib Ritonga, mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dalam orasinya mengatakan, negeri ini dibangun bukan untuk satu orang. Negeri ini didirikan bukan untuk keluarga. Negeri ini dibangun bukan untuk satu dinasti.

"Mungkin teman-teman belum merasakan situasi keadaan kita. Sadar tidak sadar pembodohan terjadi di mana-mana melalui berbagai "ilmu" politik. Strategi 16 November 2023, saya masih ingat melihat siaran langsung melalui Youtube putusan Mahkamah Konstitusi No 90 Tahun 2023. Mungkin kawan-kawan yang bukan hukum gak ada dampaknya. Teman-teman yang hukum pasti tahu apa permasalahannya," kata Ibnu Arsib Ritonga. "Teman-teman, tahu gak apa julukan Amerika? Negeri Amerika? Negeri Paman... Negeri Paman... Sam. Jangan sampai Indonesia menjadi negeri Paman Usman," katanya lagi.

Rektor Unika St Thomas Prof Dr Maidin Gultom SH MHum mengatakan, demokrasi merupakan pondasi bangsa yang harus dijaga bersama. Bahkan, bertindak untuk menyelamatkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai bangsa. Demokrasi tidak hanya pemilihan umum saja, tapi tentang partisipasi aktif kebebasan berekspresi. "Jadikan mimbar kerakyatan ini sebagai wadah kita untuk bersuara menyampaikan pendapat dan menjadi agen perubahan yang konstruktif," ujarnya.

Di tengah-tengah tantangan new zaman, Prof Maidin Gultom menegaskan, sebagai akademisi memiliki tanggungjawab yang besar untuk tidak hanya sebagai saksi tapi juga pelaku dalam membangun demokrasi yang sehat dan kuat. "Kehadiran mahasiswa di sini merupakan bukti kesadaran akan peran kita dalam menyelamatkan demokrasi dari berbagai ancaman," ungkapnya.

Lebih lanjut, Prof Maidin Gultom menyebutkan, Unika St Thomas sebagai komunitas akademik memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini, memberikan pemahaman yang mendalam dan membimbing generasi muda menjadi pemimpin masa depan yang demokratis dan bertanggung jawab.

"Mari kita sama-sama menjalankan peran ini dengan penuh kesadaran dan komitmen. Kita juga tak mau terlena dengan perkembangan zaman. Kita harus tetap waspada terhadap upaya-upaya yang dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi," harapnya.

Sebelumnya, Mujur Leonardo Manalu, Ketua BEM Fakultas Hukum Unika St Thomas selaku panitia penyelenggara mengungkap latar belakang digelarnya orasi dan mimbar kerakyatan ini. Ia menjelaskan, di tengah usia reformasi yang masih seumur jagung, pengkhianatan terhadap rakyat dipertontonkan melalui serangkaian masalah kebangsaan seperti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan, pemberangusan demokrasi, hipokritnya penegakan hukum, kapitalisasi pendidikan, perbudakan modern, hingga perampasan hak tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang masif.

"Dengan demikian sudah saatnya tahta dikembalikan pada rakyat untuk mencapai kesejahteraannya yang paripurna. Untuk itu suara hati para pemuda ini akan kami lantangkan melalui Mimbar Kerakyatan," tandas Mujur.

Adapun isu-isu yang akan disampaikan dalam mimbar bebas tersebut, papar Mujur, antara lain terkait penolakan politik dinasti dan pelanggar HAM dan ajakan untuk menyelamatkan demokrasi.(**)