Anggota DPRD Sumut Pertanyakan Penyaluran Bantuan Operasional Gereja Rp7,8 Miliar

Medan (harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ebenejer Sitorus, menyoroti distribusi bantuan operasional gereja sebesar Rp7,8 miliar oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama (Kemenag).

Ia mempertanyakan apakah gereja-gereja di Sumut turut menerima bantuan tersebut.

"Ditjen Bimas Kristen Kemenag perlu menjelaskan ke mana saja bantuan ini disalurkan, karena gereja di Sumut juga sangat membutuhkan bantuan operasional," ujar Ebenejer saat dihubungi SIB News Network (SNN), Senin (7/10/2024), di Medan.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Tapteng Lepas 108 Jamaah Calon Haji Kloter 21
• Wapres Gibran Raakabuming Raka Sapa Jemaah Haji Medan, Usulkan 'Fast Track' bagi Lansia

Pernyataan ini merupakan respons terhadap keterangan Dirjen Bimas Kristen, Jeane Marie Tulung, yang menyebutkan bahwa bantuan tersebut telah disalurkan ke berbagai gereja di Indonesia pada semester pertama 2024. Bantuan ini ditujukan untuk menunjang operasional dan pengembangan manajemen gereja, termasuk di daerah terpencil.

Namun, Jeane Marie Tulung tidak merinci secara jelas wilayah penerima bantuan. Ia hanya menyebut bahwa bantuan dialokasikan kepada delapan Aras Nasional, tiga perwakilan Aras Daerah, tujuh Sinode, dan 50 gereja lokal di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• Ebenejer Sitorus SE MM Dukung Pimpinan Gereja Suarakan Tutup PT TPL dari Bumi Tapanuli
• 121 Calon Jemaah Haji Asal Aceh Tenggara Diberangkatkan 23 Mei 2025

Ebenejer, yang juga politisi Partai Hanura, menyatakan kekecewaannya karena penyaluran bantuan dinilai belum mencakup gereja-gereja kecil yang juga memerlukan dukungan. Ia mempertanyakan kriteria seleksi yang digunakan dalam proses penyaluran dan menekankan pentingnya inklusivitas.

"Jika proses seleksi tidak mencakup seluruh gereja, maka perlu ada alokasi berikutnya yang lebih merata," ungkapnya.

Ia juga menilai jumlah bantuan tersebut masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah gereja di Indonesia. Oleh karena itu, Ebenejer mendesak agar Kemenag RI mempertimbangkan kelanjutan bantuan ini dan menambahkan sumber daya lain yang mungkin bukan hanya dalam bentuk dana. (*)