Penrad Siagian: Sterilkan Pengadaan Program Makanan Bergizi Gratis Hindari Tidak Layak Konsumsi

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk mensterilkan serta mengevaluasi pengadaan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, hindari keracunan serta ketidaktepatan sasaran, hingga potensi korupsi akibat skema yang tidak tertib.

"Skema massal seperti ini mengakibatkan sulit dilakukan pengawasan. Ada laporan makanan beracun dan tidak layak konsumsi. Ini sangat memprihatinkan, sebab banyak daerah, para siswa yang mengkonsumsi mengalami keracunan massal," tandas Penrad Siagian kepada wartawan, Jumat (28/2/2025), melalui WhatsApp dari Jakarta.

Baca Juga:

• Peresmian SPPG, 2.560 Anak Sekolah di Sitinjo Terima Paket MBG
• Dari Istana untuk Tapteng, Wakil Bupati Serahkan Sapi Kurban Presiden

Penrad mencontohkan, kasus 40 siswa di SD Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan, mual dan muntah, setelah menyantap MBG yang terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung, tumis wortel dan tahu, buah naga, serta susu kemasan.

Kasus serupa juga terjadi di SD Negeri 003 Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, sedikitnya 29 murid dilaporkan sakit dan diare setelah mengonsumsi MBG. Kemudian menyusul, delapan murid SDN 7 Tebingtinggi juga mengalami sakit perut usai menyantap menu makanan gratis.

Baca Juga:

• Gubsu dan Ribuan Warga Salat Idul Adha di Alun-alun Pemkab Deli Serdang
• Dorong Mobilitas dan Wisata, Hamawas Terapkan Potongan Tarif Tol 20 %

Selain itu, ujar Penrad, juga terjadi keracunan makanan di Empat Lawang, Sumatera Selatan dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Labuan Bajo juga ditemukan buah membusuk dalam makanan untuk siswa SMP Negeri 1 Komodo.

"Ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dalam program ini. Bagaimana mungkin makanan yang seharusnya bergizi justru membahayakan kesehatan anak-anak?" tegas Penrad sembari menambahkan, selain masalah kualitas, juga perlu diperhatikan sasaran program, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

Menurut Penrad, tidak semua anak-anak didik masuk dalam kategori penerima subsidi makan bergizi gratis, seharusnya dibuat melalui skema dan mekanisme lain yang betul-betul diperhitungkan, sehingga anak-anak dari keluarga ekonomi bawah yang mendapatkannya.

Dalam kesempatan ini, Penrad juga mengingatkan potensi korupsi dalam program ini, sebab dana yang digelontorkan sangat besar sekali. Tapi skemanya tidak tertib atau tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, sehingga akan membuka ruang untuk korupsi.

Berkaitan dengan itu, Penrad meminta pemerintah untuk mengevaluasi program ini secara menyeluruh, mulai dari mekanisme distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga penentuan sasaran yang lebih tepat.(*)