Kemenkum Serahkan SK Kepengurusan Partai Golkar kepada Bahlil

Jakarta (harianSIB.com)

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan surat keputusan (SK) kepengurusan partai Golkar periode 2024-2029 kepada ketua umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. SK tersebut menyatakan, saat ini Golkar memiliki kepengurusan yang lengkap.

"Kami dari Kemenkum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian, SK yang lama itu kami cabut, dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024), dikutip dari detiknews.

Hal ini, jelas Supratman, merupakan kewajibannya untuk meneliti kepengurusan partai politik. Lebih lanjut, pihaknya wajib menerbitkan SK yang baru apabila kepengurusan telah dinyatakan lengkap.

Baca Juga:

• IHSG dan Rupiah Menguat, Pasar Abaikan Ketegangan India-Pakistan Harga Emas Melemah
• Inalum Terima Perdana 21.000 Ton Alumina dari Kalbar, Tonggak Baru Menuju Swasembada Aluminium

"Saya berharap, karena ini menjadi kewajiban dari Kemenkum untuk meneliti terkait dengan kepengurusan semua partai politik dan kewajiban kami setelah semuanya dinyatakan lengkap, wajib hukumnya untuk kami menerbitkan SK yang baru," sebut Supratman.

Bahlil hadir bersama dengan Waketum Partai Golkar Adies Kadir didampingi oleh Sekjen dan Bendahara DPP Partai Golkar. Bahlil bersyukur SK kepengurusan Golkar sudah sah.

Baca Juga:

• Indosat Komit Berdayakan Generasi Muda Indonesia Melalui Olahraga Basket di Sumut
• Polres Labuhanbatu Telusuri Tambang Ilegal, Tim Pidsus Tidak Temukan Aktivitas

"Ya alhamdulillah hari ini kami didampingi oleh Sekjen, Wakil Ketua Umum, sama Bendahara dapat menghadap Pak Menkum di kementerian ini untuk menerima SK kami yang baru," kata Bahlil.

Bahlil menyebut penyerahan SK dari Kemenkum ini memberikan sebuah babak baru bagi Golkar. Bahlil mengungkap saat ini Golkar memiliki 159 pengurus lengkap.

"SK yang pertama itu kan pengurus sementara, baru sekitar 9 orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, kemudian mahkamah partai," ujar Bahlil.(*)