Aturan Baru, Balik Nama Kendaraan Bebas BBN Mulai Berlaku

Jakarta (harianSIB.com)

Kendaraan bekas tidak lagi dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), peraturan ini sejak 5 Januari 2025. Bea tersebut hanya berlaku untuk kendaraan baru.

Di Jakarta, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan tersebut, kendaraan bekas yang melakukan balik nama tidak lagi dibebani bea balik nama.

Baca Juga:

• Ultimatum Trump: RI Kena Tarif 32% atau Relokasi Pabrik ke AS
• Danrem 023 Kawal Samudera Beri Dukungan kepada Miss Culture Global Indonesia

Hal ini tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa objek BBNKB hanya berlaku untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama. Penyerahan kendaraan bekas tidak termasuk dalam objek BBNKB.

"Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 10 ayat (1) Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikutip dari detikcom.

Baca Juga:

• Sama-Sama Dipecat PDIP, Gibran ke Effendi Simbolon: "Mari Move On, Pilpres Sudah Selesai!"
• Paduan Suara Clarabelle SMAN 12 Medan Audiensi ke Harian SIB

Dilanjutkan dalam lampiran penjelasan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 dijelaskan bahwa kendaraan bekas bukan objek BBNKB.

"BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB," tulis lampiran penjelasan pasal 10 ayat (1) itu.

Kembali ditegaskan di Pasal 14 ayat (2) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 bahwa saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

"Contoh pengenaan BBNKB pada penyerahan pertama Kendaraan Bermotor: Tuan X membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2025 dan terdaftar atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil baru tersebut, terutang BBNKB. Kemudian, pada tahun 2026, Tuan X membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil bekas yang dilakukan Tuan X tersebut, tidak terutang BBNKB. Lalu, Tuan X kembali membeli mobil baru pada tahun 2027. Atas pembelian mobil baru pada tahun 2O27 tersebut, terutang BBNKB," demikian dikutip dari lampiran penjelasan Pasal 14 ayat (2) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.

Kebijakan ini seharusnya juga berlaku di semua provinsi di Indonesia. Soalnya, ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena BBNKB adalah kendaraan baru, tidak termasuk kendaraan bekas.

"BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB," demikian dikutip dari penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.(*)