Penrad Siagian: Revisi UU Minerba Pangkas Kewenangan Daerah dan Rugikan Masyarakat Akar Rumput

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi mengkritik keras langkah DPR RI yang dinilai memaksakan pengesahan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), karena tidak melibatkan masukan dari masyarakat sipil, sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga sangat merugikan masyarakat akar rumput serta memangkas kewenangan daerah.

"Proses revisi Undang-undang (UU) Minerba ini sejak awal tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, tapi dipaksakan dan prosesnya dilakukan secara terburu-buru," ujar Penrad Siagian kepada wartawan, Rabu (19/2/2025) melalui WhatsApp menanggapi disahkannya UU Minerba oleh DPR RI.

Baca Juga:

• Humbahas Rampungkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Seluruh Desa
• Menjemput Keadilan dari Pinggiran, Menguatkan Peran DPD RI dalam Rancang Bangun Negara

Menurutnya, DPD RI seharusnya tidak ikut mendukung kesalahan prosedural dalam pembuatan undang-undang, karena pada waktu penetapan UU ini disahkan tahun 2020, juga tidak melibatkan masukan dari masyarakat sipil sebagaimana prosedur pembuatan atau revisi UU yang diatur dalam undang-undang.

"Revisi kali ini juga memperbaiki pasal-pasal bermasalah pada UU Minerba, seperti memangkas kewenangan daerah, memberikan kemudahan bagi oligarki dan menjadi jalan bagi perampasan tanah-tanah rakyat. Proses revisi ini malah menambah pasal-pasal yang menuai protes dari berbagai kalangan termasuk masyarakat sipil karena substansi yang diubah," ujar Penrad.

Baca Juga:

• 90 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Labura
• Sinergi Dorong Percepatan Koperasi Merah Putih, Kakanwil Kemenkum Sumut Terima Audiensi Kadis PMD Dairi

Adapun substansi yang diubah, tandas Penrad, antara lain mengenai sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan dikelola pemerintah pusat, hal ini benar-benar memangkas kewenangan daerah dan kewenangan dari wilayah terkecil yaitu pemerintahan desa. Padahal mereka yang akan menerima dampak negatif pertama.

"UU ini salah satu yang dikebut agar ormas, koperasi, dan kampus (khusus dalam bentuk pihak ketiga) segera dapat menjadi pengelola usaha pertambangan Minerba. Ini bagi kelompok masyarakat sipil sangat memprihatinkan karena ada relasi kuasa (pengusaha dan penguasa). Tentu ini ormas dan koperasi besar yang akan mendapatkan hak kelola tambang ini dan siapa di belakang ormas dan koperasi besar tersebut?" tanya Penrad.

Ia juga memperingatkan dampak negatif yang akan timbul dari revisi ini, tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada ranah sosio-politik, termasuk ormas keagamaan. Pandangannya, revisi UU Minerba ini justru memperkuat ekstraktivisme (mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pribadi) dan oligarki.

Menurutnya, revisi ini tidak menyentuh masalah mendasar yang seharusnya diperbaiki, melainkan justru menjadi karpet merah bagi oligarki dan korporasi. Daerah dalam hal ini pemerintah desa, masyarakat akar rumput hanya akan jadi penonton dan penerima dampak negatif dari industri ekstraktif ini ke depan.(*).