Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan Hasan Nasbi soal Teror Kepala Babi di Tempo

Jakarta(harianSIB.com)
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait insiden teror kepala babi di kantor Tempo. Pernyataan Hasan dinilai tidak berempati dan mengabaikan prinsip kebebasan pers.

Seperti diketahui, kantor redaksi Tempo, Jakarta, mendapat kiriman kepala babi pada Rabu, 19 Maret 2025. Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers.

Alih-alih menyampaikan keprihatinan, Hasan justru menyatakan bahwa kepala babi tersebut sebaiknya "dimasak" saja. Pernyataan itu pun menuai kritik dari berbagai pihak.

Baca Juga:

• Aksi Tolak Revisi UU TNI di DPR, Massa Serukan 'Selain Sipil Dilarang Masuk'
• Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Gas Air Mata ke KPK

Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari sejumlah organisasi hak asasi manusia dan demokrasi, menilai pernyataan Hasan tidak pantas diucapkan oleh pejabat negara.

"Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers," ujar perwakilan Koalisi dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025) dikutip kompas.tv

Baca Juga:

• Anggaran di Kemenhan Naik Fantastis, Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Tidak Wajar
• Koalisi Masyarakat Sipil Desak Konvensi Anti Penghilangan Paksa Diratifikasi

"Pernyataan tersebut cenderung merendahkan, tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden," kata pernyataan tersebut.

Koalisi juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mendiamkan pernyataan tersebut. Menurut mereka, pernyataan Hasan berpotensi mengandung unsur kebencian terhadap jurnalis atau media yang kritis.

"Terlepas dari sikap dan posisi media untuk kritis terhadap situasi yang ada, ungkapan yang menyepelekan teror ini mengusik hak rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam kerja-kerja jurnalistiknya," kata pernyataan tersebut.

Selain itu, Koalisi menilai pernyataan Hasan mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap kebebasan sipil.

"Bukannya menyampaikan, setidaknya sikap keperihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror tersebut," kata Koalisi.

Koalisi juga menyoroti rekam jejak Hasan dalam komunikasi publik. Mereka menilai penghapusan cuitannya terkait RUU TNI sebelumnya sudah cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi kinerjanya.

"Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenaan," ucap Koalisi.

Terakhir, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyampaikan solidaritasnya kepada Tempo atas teror yang dialami. Mereka menegaskan bahwa praktik intimidasi seperti ini harus segera diusut.

"Praktik purba yang seharusnya sudah ditinggalkan, justru masih terjadi hari ini. Dengan demikian, penting pengungkapan kasus teror ini dilakukan, hingga pelaku dapat diketahui," demikian pernyataan tersebut. (*)